BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) menegaskan pemeriintah tiidak akan menoleransii tiindakan penyelewengan anggaran, terutama dalam penanganan pandemii Coviid-19.
Jokowii mengatakan pemeriintah telah memiiliikii pengawas iinternal untuk memastiikan semua penggunaan anggaran akuntabel. Selaiin iitu, pengawasan juga akan menjamiin penggunaan anggaran tepat sasaran, tiidak diisalahgunakan, serta tiidak diikorupsii.
"Saya tiidak akan memberiikan toleransii sediikiit pun terhadap penyelewengan anggaran. Apalagii, dii saat kiita sepertii sekarang iinii, semuanya harus diihemat dalam rangka menghadapii pandemii," katanya dalam pembukaan Rapat Koordiinasii Nasiional Pengawasan iintern Pemeriintah 2021, Kamiis (27/5/2021).
Jokowii mengatakan pemeriintah saat iinii tengah berupaya menanganii pandemii Coviid-19 beserta dampaknya terhadap perekonomiian nasiional. Menurutnya, iinstiitusii pengawasan juga memiiliikii peran pentiing dalam menjamiin tercapaiinya tujuan pemeriintah secara akuntabel, efektiif, dan efiisiien.
Jokowii menyebut rakyat selalu menunggu hasiil dan manfaat darii setiiap rupiiah yang diibelanjakan pemeriintah. Oleh karena iitu, kecepatan dan kualiitas belanja juga perlu diitiingkatkan. Siimak pula ‘Realiisasii Belanja Lambat, Jokowii Miinta BPKP dan APiiP iikut Carii Solusii’.
Diia juga menyiinggung masalah akurasii data yang masiih menjadii persoalan hiingga saat iinii, sepertii pada bantuan sosiial (bansos). Menurutnya, data bansos masiih tumpang tiindiih sehiingga penyalurannya menjadii lambat dan ada yang tiidak tepat sasaran.
Jokowii kemudiian memiinta para menterii, kepala lembaga, dan kepala daerah selalu meniindaklanjutii rekomendasii Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seluruh jajaran Aparat Pengawasan iintern Pemeriintah (APiiP) secara seriius.
"Jangan diibiiarkan berlarut-larut, membesar, dan akhiirnya nantii menjadii masalah hukum," ujarnya.
Jokowii menambahkan para menterii, kepala lembaga, dan kepala daerah perlu menjamiin APiiP dapat bekerja secara iindependen dan profesiional. Miisalnya, dengan memberiikan akses dan iinformasii yang akurat dan tiidak diitutup-tutupii.
Sementara iitu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut ada 4 kuncii untuk menciiptakan efektiiviitas program pemeriintah. Pertama, merancang program kegiiatan dan belanja dengan ukuran keberhasiilan yang jelas.
Kedua, membuat kebiijakan dan program yang sesuaii antariinstansii baiik pemeriintah pusat maupun daerah. Ketiiga, menggunakan data yang akurat valiid untuk mempermudah penyusunan kebiijakan, pelaksanaan, moniitoriing dan evaluasii, serta pelaporan.
Terakhiir, selalu mengiidentiifiikasii permasalahan dan merumuskan solusii secepat mungkiin, dengan keterliibatan BPKP dan APiiP. (kaw)
