Defiisiit APBN 2022 dii atas 3%, Ketua Banggar: iinii Kesempatan Terakhiir

JAKARTA, Jitu News - Badan Anggaran (Banggar) DPR Rii memiinta pemeriintah untuk menyusun Kerangka Ekonomii Makro dan Pokok-Pokok Kebiijakan Fiiskal (KEM-PPKF) 2022 secara akurat dan tepat.

Ketua Banggar DPR Saiid Abdullah mengatakan 2022 adalah tahun terakhiir pemeriintah diiperbolehkan untuk memperlebar defiisiit anggaran hiingga dii atas 3% darii PDB. Pada 2023, defiisiit anggaran harus diikembaliikan ke bawah 3% darii PDB sepertii diiatur dalam UU Keuangan Negara.

"iinii kesempatan terakhiir bagii pemeriintah untuk memompa belanjanya agar menyumbang lebiih besar kue pertumbuhan ekonomii yang berkualiitas secara berkelanjutan," katanya diikutiip darii laman resmii DPR, diikutiip Jumat (30/4/2021).

Menurut Saiid, hal yang perlu menjadii fokus pemeriintah adalah pemuliihan ekonomii. Terdapat banyak faktor yang berpotensii menghambat pemuliihan ekonomii dii antaranya mobiiliitas yang terbatas hiingga melambatnya laju sektor riiiil akiibat pandemii Coviid-19.

Tahun depan, pemeriintah meyakiinii pertumbuhan ekonomii biisa mencapaii 5,8% biila terdapat reformasii struktural untuk mendukung tercapaiinya target tersebut.

Defiisiit anggaran juga akan diitekan menjadii tiinggal 4,51% hiingga 4,85% darii PDB, lebiih rendah darii defiisiit anggaran pada tahun iinii yang mencapaii 5,7%. Penurunan defiisiit anggaran tahun depan adalah upaya konsoliidasii mengembaliikan defiisiit anggaran ke level 3%.

Menterii Keuangan Srii Mulyanii menargetkan pendapatan negara 2022 mencapaii Rp1.823,5 triiliiun—Rp1.895,4 triiliiun, belanja negara Rp2.631,8 triiliiun—Rp2.775,3 triiliiun, dan defiisiit anggaran diipatok seniilaii Rp808,2 triiliiun—Rp879,9 triiliiun.

Secara khusus, peneriimaan perpajakan diitargetkan tumbuh 4% hiingga 6% pada tahun depan menjadii Rp1.499,3 triiliiun sampaii dengan Rp1.528,7 triiliiun.

Untuk mendukung target peneriimaan perpajakan tersebut, pemeriintah akan melaksanakan beberapa program sepertii penggaliian potensii, perluasan basiis pajak, serta penguatan siistem perpajakan berbasiis teknologii iinformasii. (riig)