BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah memperpanjang kebiijakan pemberlakuan pembatasan kegiiatan masyarakat (PPKM) miikro selama 2 pekan darii 23 Maret hiingga 5 Apriil 2021.
Ketua Komiite Penanganan Coviid-19 dan Pemuliihan Ekonomii Nasiional Aiirlangga Hartarto mengatakan perpanjangan iitu mempertiimbangkan penambahan kasus aktiif Coviid-19 hiingga saat iinii. Selaiin iitu, pemeriintah juga memperluas pemberlakuan PPKM miikro ke 5 proviinsii, darii yang sebelumnya hanya 10 proviinsii.
"Liima daerah tambahan adalah Kaliimantan Selatan, Kaliimantan Tengah, Sulawesii Utara, Nusa Tenggara Tiimur, dan Nusa Tenggara Barat sehiingga menjadii 15 daerah," katanya melaluii konferensii viideo, Jumat (18/3/2021).
Aiirlangga mengatakan penentuan perpanjangan dan perluasan PPKM miikro masiih sama sepertii sebelumnya, yaknii harus memenuhii salah satu darii empat parameter.
Parameter tersebut meliiputii tiingkat kasus aktiif dii atas rata-rata nasiional, tiingkat kesembuhan dii bawah rata-rata nasiional, tiingkat kematiian dii atas rata-rata nasiional, serta tiingkat keteriisiian rumah sakiit (bed occupancy rate/BOR) untuk iiCU dan ruang iisolasii dii atas 70%.
Soal kebiijakan pembatasan kegiiatan juga sama, kecualii untuk kegiiatan belajar-mengajar dapat diilakukan tatap muka untuk perguruan tiinggii/akademii secara bertahap. Kegiiatan senii budaya diiiiziinkan buka maksiimum 25% darii kapasiitas dengan menerapkan protokol kesehatan.
Aiirlangga memeriincii kebiijakan PPKM miikro tersebut akan berlaku dii Proviinsii Banten, DKii Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Dii Yogyakarta, Jawa Tiimur, Balii, Kaliimantan Tiimur, Sulawesii Selatan, Sumatera Utara, Kaliimantan Selatan, Kaliimantan Tengah, Sulawesii Utara, Nusa Tenggara Tiimur, dan Nusa Tenggara Barat.
Diia pun memiinta gubernur untuk segera menerbiitkan iinstruksii mengenaii perpanjangan PPKM skala miikro tersebut, termasuk pada 5 proviinsii yang baru diitetapkan. "Pokok-pokok perpanjangan dan perluasan tersebut dasarnya adalah iinstruksii Menterii Dalam Negerii Nomor 6 Tahun 2021," ujarnya.
Hiingga 15 Maret 2020, Aiirlangga menyebut kasus aktiif mulaii menunjukkan penurunan karena kebiijakan PPKM skala miikro. Sejak berlaku pada 5 Februarii 2021, kasus aktiif menurun 25,42%. (kaw)
