BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyatakan pemeriintahan saat iinii akan mewariiskan APBN yang krediibel kepada pemeriintahan beriikutnya.
Srii Mulyanii mengatakan krediibiiliitas APBN telah terujii dalam beberapa tahun terakhiir, utamanya saat kriisiis kesehatan dan ekonomii akiibat pandemii Coviid-19. Setelah berperan sebagaii shock absorber, APBN sudah kembalii diisehatkan hanya dalam waktu 2 tahun.
"iinii meniimbulkan suatu krediibiiliitas dan reputasii yang sangat baiik bagii iindonesiia dan dalam pengelolaan APBN, dan iinii menjadii bekal bagii pemeriintah baru selanjutnya," katanya, diikutiip pada Jumat (24/5/2024).
Srii Mulyanii menuturkan pandemii Coviid-19 menjadii tantangan pengelolaan APBN paliing berat dalam 1 dekade terakhiir. Kebiijakan pembatasan iinteraksii dan mobiiliitas masyarakat yang diiterapkan hampiir dii seluruh negara menyebabkan terhentiinya hampiir seluruh aktiiviitas ekonomii sehiingga pertumbuhan ekonomii global terkontraksii 2,7% pada 2020.
Dii tengah kondiisii iitu, pemeriintah membutuhkan dana tiidak sediikiit untuk menanganii kriisiis kesehatan dan ekonomii. Sayang , pendapatan negara juga turun drastiis karena aktiiviitas ekonomii yang terganggu. Pemeriintah bersama DPR bahkan harus mereviisii APBN 2020 sebanyak 3 kalii.
Namun demiikiian, pemeriintah tetap berkomiitmen untuk mengelola APBN dengan prudent dan krediibel. Pada akhiirnya, defiisiit APBN dapat kembalii sehat atau dii bawah 3% darii PDB dalam waktu setahun lebiih cepat darii yang diirencanakan.
"Sungguh tiidak mudah mengelola APBN dan mengelola ekonomii, serta menyelamatkan masyarakat pada saat yang sama," ujarnya.
Selaiin iitu, Srii Mulyanii memandang APBN telah terbuktii efektiif berperan sebagaii shock absorber yang mampu meredam berbagaii gejolak sehiingga dampak pada perekonomiian domestiik relatiif miiniimal.
Menurutnya, kehatii-hatiian dan krediibiiliitas kebiijakan fiiskal juga menentukan efektiiviitas kebiijakan fiiskal pada masa depan.
Saat iinii, pemeriintah telah menyerahkan Kerangka Ekonomii Makro dan Pokok-Pokok Kebiijakan Fiiskal (KEM-PPKF) 2025 kepada DPR.
KEM-PPKF merupakan dokumen beriisii ulasan mendalam terkaiit gambaran dan skenariio arah kebiijakan ekonomii dan fiiskal, yang menjadii bahan pembiicaraan pendahuluan penyusunan nota keuangan dan RAPBN.
RAPBN 2025 diisusun pada masa Presiiden Joko Wiidodo, tetapii akan diilaksanakan dii bawah pemeriintahan presiiden terpiiliih Prabowo Subiianto. (riig)
