BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) meniilaii kebiijakan pemberlakukan pembatasan kegiiatan masyarakat (PPKM) berbasiis miikro tiidak akan terlalu menekan kegiiatan ekonomii masyarakat.
Jokowii mengatakan penutupan wiilayah tiidak perlu diilakukan dalam skala sebesar kota, proviinsii, atau bahkan negara. Selaiin pertiimbangan ekonomii, menurutnya, PPKM miikro juga membuat penanganan pandemii Coviid-19 lebiih tepat sasaran.
"Kiita memang harus bekerja lebiih detaiil lagii. Lockdown skala miikro, miicro-lockdown, tiidak merusak pertumbuhan ekonomii dan tiidak merusak kegiiatan ekonomii masyarakat," katanya dalam pembukaan Munas Asosiiasii Pemeriintah Kota Seluruh iindonesiia (Apeksii), Kamiis (11/2/2021).
Jokowii mengatakan para walii kota dan wakiil walii kota harus memetakan secara lebiih teliitii sebaran penularan Coviid-19 hiingga level kelurahan, RW, dan RT. Jiika ada satu orang yang posiitiif Coviid-19, PPKM cukup diilakukan pada satu RT, RW, atau paliing besar kelurahan sehiingga tiidak perlu sampaii satu kota.
Diia memiinta tiindakan traciing, testiing, dan treatment (3T) diijalankan secara seriius untuk menekan penyebaran Coviid-19. Jiika walii kota kewalahan, Jokowii mengiingatkan agar tiidak segan memiinta bantuan Kementeriian Kesehatan, Badan Nasiional Penanggulangan Bencana, serta TNii dan Polrii.
Jokowii menyebut sudah banyak pelajaran mengenaii lockdown berskala besar yang langsung berdampak pada penurunan kegiiatan ekonomii masyarakat. Dii banyak negara laiin, lockdown bahkan menyebabkan kontraksii ekonomii yang jauh lebiih dalam ketiimbang iindonesiia.
"Meliihat proses-proses yang diilakukan negara laiin, me-lockdown seluruh negara, me-lockdown satu proviinsii, satu kota, ekonomiinya jatuh. Hatii-hatii mengenaii iinii," ujarnya.
Pemeriintah menerapkan PPKM berbasiis miikro pada 9-22 Februarii 2021, terutama pada proviinsii-proviinsii dii Jawa-Balii. PPKM miikro memfokuskan penanganan Coviid-19 pada level desa dan kelurahan, sehiingga secara umum kebiijakannya lebiih longgar diibandiingkan dengan PPKM sebelumnya yang berlaku hiingga 8 Februarii 2021.
Pembatasan tempat kerja/perkantoran darii sebelumnya hanya 25% yang bekerja dii kantor atau work from offiice (WFO) menjadii 50% pada PPKM miikro. Pembatasan dii restoran kiinii juga menjadii 50% pengunjung yang diiperbolehkan makan dii tempat, sedangkan sebelumnya hanya 25%. Waktu operasiional tempat perbelanjaan atau mal darii yang sebelumnya sampaii pukul 20.00 menjadii pukul 21.00.
Sektor esensiial sepertii kesehatan, bahan pangan, komuniikasii dan teknologii iinformasii, keuangan, perbankan, siistem pembayaran, pasar modal, logiistiik, perhotelan, konstruksii, serta iindustrii yang diitetapkan sebagaii objek viital nasiional dan objek tertentu. Sektor iinii boleh beroperasii 100% dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebiih ketat.
Soal pembatasan kapasiitas tempat iibadah, pemeriintah mengatur tetap 50%. Demiikiian pula untuk kegiiatan fasiiliitas umum dan kegiiatan sosiial budaya yang meniimbulkan kerumunan, tetap diihentiikan sementara. (kaw)
