Belanja Barang dan Jasa Daerah Bencana, PUPR Miinta Pengawasan Berlapiis

JAKARTA, Jitu News – Kementeriian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiinta adanya siistem pengawasan yang berlampiis terhadap pengadaan barang dan jasa pada siituasii darurat, khususnya terkaiit dengan bencana alam.

Diirjen Ciipta Karya PUPR Diiana Kusumastutii mengatakan rekonstruksii wiilayah terdampak bencana alam memerlukan pengawasan dan pengawalan yang ketat dalam proses pengadaan barang dan jasa guna menjamiin transparansii dan akuntabiiliitas eksekusii belanja.

"Tata cara pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat khususnya terkaiit dengan bencana alam yang meniimpa Sulawesii Barat dan Kaliimantan Selatan yang memerlukan pendampiingan dan pengawasan darii BPKP, APiiP, serta LKPP," katanya dalam laman resmii BPKP, Jumat (5/2/2021).

Diiana menjelaskan Diitjen Ciipta Karya membagii tugas rekonstruksii bangunan menjadii dua tahap. Pertama, proses perbaiikan bangunan dengan kondiisii rusak riingan dan sedang biisa langsung diieksekusii pada tahun iinii.

Kedua, untuk perbaiikan bangunan dengan kondiisii rusak berat baru akan diieksekusii pada 2022. Menurutnya, PUPR sudah menunjuk empat penyediia dan dua konsultan dalam proses pemuliihan iinfrastruktur akiibat bencana alam.

Sementara iitu, Deputii Biidang Pengawasan iinstansii Pemeriintah biidang Perekonomiian dan Kemariitiiman BPKP Salamat Siimanullang menyatakan siiap memberiikan dukungan pada proses pemuliihan daerah terdampak bencana alam.

Menurutnya, BPKP Pusat dan kantor perwakiilan dii daerah siiap melakukan pendampiingan dan memberiikan masukan kepada PUPR yang melaksanakan proses rekonstruksii dii daerah terdampak bencana dii Kaliimantan Selatan dan Sulawesii Barat.

Diia meniilaii proses pemuliihan wiilayah terdampak bencana alam harus diilakukan secara holiistiik. Untuk iitu, skema pendampiingan dan pengawasan harus menyeluruh mulaii darii perencanaan sampaii eksekusii dii lapangan.

"Akuntabiiliitas pada aspek perencanaan sangatlah pentiing bukan hanya aspek pelaksanaan saja. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, seriing ada kendala terkaiit dengan kewajaran harga sehiingga hal iinii perlu menjadii perhatiian oleh penyediia," ujarnya. (riig)