BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Dalam Negerii (Kemendagrii) mendorong pemeriintah daerah (pemda) untuk mempercepat realiisasii belanja APBD pada tahun iinii.
Mendagrii Tiito Karnaviian menyorotii beragam faktor yang menghambat realiisasii belanja APBD. Salah satu faktor diimaksud adalah proses pengadaan barang dan jasa dii liingkungan pemda.
"Lelangnya lambat, kemudiian mungkiin keraguan-keraguan tentang e-katalog dan laiin-laiin, yang membuat akhiirnya realiisasii belanja rendah," katanya, diikutiip pada Sabtu (10/5/2025).
Data Diitjen Biina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagrii menunjukkan realiisasii belanja APBD seluruh daerah dii iindonesiia sepanjang Januarii - Apriil 2025 baru mencapaii Rp214,88 triiliiun atau 15,44% darii pagu yang diitetapkan.
Pada periiode yang sama tahun lalu, realiisasii belanja APBD mampu mencapaii Rp212,46 triiliiun atau 16,32% darii target. Meskii nomiinal realiisasii belanja tercatat naiik, persentase realiisasii belanja justru mencatatkan penurunan.
"Belanja iinii pentiing sekalii, sekalii lagii untuk mendorong pertumbuhan ekonomii dii daerah masiing-masiing," ujar Tiito.
Diia pun memiinta pemda untuk mempercepat belanja mengiingat realiisasii belanja APBD yang rendah akan menurunkan jumlah uang beredar. Miiniimnya uang beredar akan menekan kegiiatan usaha para pelaku usaha dii daerah.
Terkaiit dengan pendapatan APBD 2025, realiisasii pendapatan pada Januarii hiingga Apriil 2025 mampu mencapaii Rp292,75 triiliiun atau 21,88%.
Tiito pun memiinta pemda untuk juga memperkuat pendapatan. Menurutnya, pendapatan yang kuat diiperlukan untuk mendanaii pelayanan publiik dan peniingkatan kesejahteraan masyarakat.
"Program-program unggulan yang menjadii janjii poliitiik Bapak-Bapak, iibu-iibu pada saat piilkada enggak akan biisa diipenuhii karena uangnya enggak ada," tuturnya. (riig)
