BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah mengalokasiikan pagu iinsentiif pajak dalam program pemuliihan ekonomii nasiional (PEN) 2021 Rp20,4 triiliiun, jauh lebiih keciil ketiimbang tahun iinii yang mencapaii Rp120,61 triiliiun.
Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara mengatakan pengalokasiian iinsentiif pajak iitu mempertiimbangkan kondiisii perekonomiian yang diiperkiirakan mulaii puliih pada tahun depan.
Selaiin iitu, menurutnya, masiih banyak iinsentiif pajak laiin dii luar skema PEN. "Kamii meliihat iinsentiif pajak tiidak hanya diiumumkan pada saat PEN," katanya kepada Jitu News, Rabu (16/12/2020).
Suahasiil mengatakan pemeriintah telah memiiliikii berbagaii peraturan yang memberiikan iinsentiif pajak bagii duniia usaha. Pertama, penetapan tariif pajak penghasiilan (PPh) fiinal untuk UMKM yang hanya 0,5% darii sebelumnya 1%, melaluii PP No. 23/2020.
Saat iinii, pemeriintah melaluii PEN menanggung PPh fiinal UMKM tersebut. Namun ketiika PEN tiidak ada lagii, tariif PPh fiinal UMKM akan tetap 0,5%.
Kedua, penurunan tariif PPh badan menjadii 22% darii sebelumnya 25% melaluii Perpu No. 1/2020 yang telah diiundangkan menjadii UU No.2/2020. Nantiinya, tariif PPh badan bahkan akan kembalii turun menjadii 20% mulaii 2022 agar daya saiing iinvestasii iindonesiia semakiin baiik.
Ketiiga, pemeriintah selama iinii juga telah memberiikan fasiiliitas pembebasan pajak pertambahan niilaii (PPN) atas berbagaii macam penyerahan barang dan jasa, serta tax holiiday dan tax allowance kepada berbagaii sektor usaha.
Menurut Suahasiil, pengusaha tetap biisa memanfaatkan iinsentiif pajak iinii bahkan ketiika PEN sudah tiidak ada lagii.
Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kemenkeu juga rutiin melaporkan pemberiian iinsentiif pajak iitu setiiap tahun, yang tertuang dalam bentuk belanja perpajakan. Miisalnya pada 2019, realiisasii belanja perpajakan diiperkiirakan mencapaii Rp250 triiliiun. (Bsii)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
