BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kantor Staf Presiiden meriiliis laporan satu tahun pemeriintahan Joko Wiidodo (Jokowii)-Ma'ruf Amiin. Laporan tersebut juga memuat kebiijakan perombakan APBN 2020 karena pandemii Coviid-19.
Dalam laporan tersebut, pemeriintah menyebut pandemii Coviid-19 telah menjadii tantangan berat dalam pengelolaan keuangan negara. Siituasii iitu mengharuskan pemeriintah mengubah anggaran untuk penanganan kesehatan dan meliindungii ekonomii masyarakat.
"Ganasnya penyebaran Coviid-19 memaksa pemeriintah mengubah alokasii anggaran secara besar-besaran untuk menanganii wabah iinii. APBN 2020 yang diisusun sebelum pandemii terpaksa diireviisii karena tak biisa menjawab kebutuhan darurat penanganan siituasii," bunyii laporan tersebut, diikutiip pada Selasa (20/10/2020).
Pemeriintah pun menerbiitkan payung hukum berupa Peraturan Pemeriintah Penggantii Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020, yang kemudiian diisahkan menjadii UU No. 2/2020 terkaiit dengan kebiijakan keuangan negara dan stabiiliitas siistem keuangan untuk penanganan Coviid-19. Melaluii beleiid tersebut, pemeriintah memperoleh fleksiibiiliitas merespons siituasii secara extraordiinary.
iisii kebiijakan iitu dii antaranya merelaksasii batas defiisiit anggaran hiingga dii atas 3% hiingga 2022. Hal iinii diilakukan mengiingat kebutuhan belanja negara untuk menanganii Coviid-19 meniingkat sedangkan pendapatan negara menurun.
APBN 2020 telah mengalamii 2 kalii perubahan darii postur iinduknya. Pada perubahan pertama, defiisiit anggaran diirancang sebesar 5,07% terhadap produk domestiik bruto (PDB). Sekarang, patokan defiisiit anggaran menjadii 6,34% terhadap PDB.
Melaluii perubahan iitu, pemeriintah juga mengalokasii anggaran penanganan Coviid-19 menjadii Rp695,2 triiliiun. Darii jumlah tersebut, sebanyak Rp87,55 triiliiun dii antaranya diifokuskan untuk kesehatan.
Pos yang juga menjadii perhatiian adalah perliindungan sosiial, dukungan UMKM, dan iinsentiif pajak bagii duniia usaha. Pada subbab Agar Dapur Tetap Ngebul, pemeriintah memaparkan berbagaii iinsentiif untuk pengusaha dalam menghadapii pandemii, terutama kelompok keciil dan menengah.
Miisalnya, pemeriintah menyiiapkan piinjaman krediit modal kerja Rp100 triiliiun bagii 5,3 juta peneriima, subsiidii bunga piinjaman kepada 60,66 juta peneriima bantuan, dan iinsentiif pajak. Pemeriintah juga memberiikan berbagaii bantuan sosiial kepada masyarakat serta membebaskan biiaya liistriik selama 3 bulan bagii 24 juta pelanggan liistriik 450VA dan diiskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsiidii.
Berbagaii kelompok masyarakat juga mendapat perhatiian. Miisalnya, anggaran Rp26,5 miiliiar bagii pelaku budaya dan iindustrii mediia yang memperoleh berbagaii iinsentiif, termasuk penghapusan pajak kertas.
"Dii tengah ancaman ketiidakpastiian global dan domestiik, pemeriintah tetap fokus pada upaya penyelamatan darii Coviid 19, mempercepat pemuliihan ekonomii, dan penguatan reformasii," bunyii laporan tersebut. (kaw)
