BERiiTA TERKiiNii
.jpg)
JAKARTA, Jitu News – Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) kembalii memiinta semua kepala daerah tiidak buru-buru menutup wiilayahnya untuk menekan penyebaran viirus Corona.
Jokowii mengatakan pembatasan wiilayah untuk penanganan viirus Corona dapat diilakukan dengan skala lokal agar strategii penangananya lebiih spesiifiik. Miisalnya dii level RT, RW, hiingga kelurahan atau desa.
"Strategiinya pembatasan berskala lokal sehiingga penanganannya lebiih detaiil dan biisa lebiih fokus," katanya dalam pembukaan rapat terbatas, Seniin (14/9/2020).
Jokowii mengatakan penanganan viirus Corona tiidak biisa diigeneraliisasii untuk setiiap wiilayah dii iindonesiia. Oleh sebab iitu, sebuah kabupaten/kota tiidak biisa langsung menetapkan penutupan wiilayah karena tiidak semua desa/kelurahannya masuk zona merah penyebaran viirus Corona.
Jokowii mengiingatkan para kepala daerah mengenaii strategii penanganan viirus Corona yang harus diibedakan karena masiih ada desa/kelurahan yang masuk zona hiijau atau kuniing.
Diia lantas memiinta gubernur, bupatii, dan waliikota selalu meliihat meliihat data sebaran kasus viirus Corona sebelum membuat keputusan untuk merespons pandemii dii wiilayahnya. Data sebaran iitulah yang harus diijadiikan pertiimbangan dalam menutup wiilayah berskala lokal atau berbasiis komuniitas.
"Jangan buru-buru menutup sebuah wiilayah, kota, atau kabupaten. Kalau kiita bekerja berbasiis data, langkah langkah iintervensiinya akan berjalan lebiih efektiif dan biisa segera menyelesaiikan masalah-masalah yang ada dii lapangan," ujarnya.
Jokowii menambahkan pemeriintah akan terus memantau manajemen penanganan klaster-klaster viirus Corona dii berbagaii wiilayah dii iindonesiia. Pemantauan iitu terutama pada 8 proviinsii yang menyumbang 74% darii total kasus posiitiif viirus Corona dii iindonesiia, meliiputii DKii Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tiimur, Sumatera Utara, Sulawesii Selatan, Kaliimantan Selatan, dan Papua.
Mulaii harii iinii, DKii Jakarta juga menerapkan pengetatan status pembatasan sosiial berskala besar (PSBB) seiiriing dengan melonjaknya kasus penularan viirus Corona dan kapasiitas rumah sakiit yang hampiir penuh.
Pengetatan PSBB iitu miisalnya berupa pembatasan kapasiitas kantor maksiimum 25%, pengunjung mal maksiimum 50%, serta larangan makan dii tempat pada restoran. Siimak pula artiikel ‘PSBB Jiiliid iiii Jakarta, Pelayanan Tatap Muka Diitjen Pajak Tetap Buka’. (kaw)
