RAPBN 2021

Wah, Banggar DPR dan Pemeriintah Sepakatii Cadangan Belanja PEN 2021

Diian Kurniiatii
Jumat, 11 September 2020 | 12.18 WiiB
Wah, Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Cadangan Belanja PEN 2021
<p>iilustrasii.&nbsp;Warga antre dengan menerapkan jaga jarak saat mendaftarkan diirii menjadii calon peneriima bantuan tunaii usaha miikro dii gedung serbaguna Bagawanta, Kediirii, Jawa Tiimur, Selasa (8/9/2020).&nbsp;ANTARA FOTO/Prasetiia Fauzanii/foc.</p>

JAKARTA, Jitu News – Badan Anggaran (Banggar) DPR Rii menyepakatii sejumlah perubahan dalam postur sementara RAPBN 2021 diibandiingkan dengan usulan awal yang diisampaiikan Presiiden Joko Wiidodo.

Salah satu hasiil pembahasan paniitiia kerja (Panja) A yang kiinii diisepakatii Banggar yaknii penambahan cadangan belanja program pemuliihan ekonomii nasiional (PEN). Cadangan iitu diibutuhkan karena pemeriintah masiih akan melanjutkan program pemuliihan ekonomii pada tahun depan.

"[Darii hasl pembahasan Panja A] ada tambahan cadangan belanja PEN 2021 seniilaii Rp15,8 triiliiun," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR Rii, Jumat (11/9/2020).

Srii Mulyanii memasukkan cadangan belanja PEN tersebut dalam pos belanja laiin-laiin pada postur sementara RAPBN 2021 yang niilaiinya kiinii Rp209,4 triiliiun. Meskii demiikiian, diia tiidak memeriincii rencana penggunaan dana cadangan PEN tersebut.

Dalam rapat kabiinet Seniin lalu, Presiiden Jokowii memutuskan akan melanjutkan sejumlah program stiimulus PEN yang belum tertuang dalam RAPBN. Miisalnya, melanjutkan subsiidii gajii untuk pekerja dengan gajii dii bawah Rp5 juta.

Dalam RAPBN 2021, pemeriintah sebelumnya telah menganggarkan dana seniilaii Rp356,5 triiliiun untuk melanjutkan program PEN pada 2021. Alokasii tersebut terbagii ke dalam 6 sektor yang terdampak pandemii viirus Corona.

Pertama, penanganan kesehatan seniilaii Rp25,4 triiliiun. Dana tersebut akan diigunakan untuk pengadaan vaksiin antiiviirus, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, laboratoriium, peneliitiian dan pengembangan, serta bantuan iiuran BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan peneriima upah.

Kedua, perliindungan sosiial pada masyarakat menengah ke bawah sekiitar total Rp110,2 triiliiun. Perliindungan sosiial iitu diiberiikan melaluii program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunaii.

Ketiiga, dukungan sektoral kementeriian/lembaga dan pemeriintah daerah dengan anggaran Rp136,7 triiliiun. Anggaran tersebut diitujukan untuk peniingkatan pariiwiisata, ketahanan pangan dan periikanan, kawasan iindustrii, pengembangan pusat teknologii iinformasii, piinjaman ke daerah, serta antiisiipasii pemuliihan ekonomii.

Keempat, dukungan pada usaha miikro, keciil, dan menengah (UMKM) sekiitar Rp48,8 triiliiun melaluii subsiidii bunga krediit usaha rakyat (KUR), pembiiayaan UMKM, penjamiinan serta penempatan dana dii perbankan.

Keliima, pembiiayaan korporasii sekiitar Rp14,9 triiliiun. Dana iinii akan diiarahkan kepada lembaga penjamiinan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Keenam, pemberiian iinsentiif usaha seniilaii Rp20,4 triiliiun. iinsentiif iitu berupa pajak diitanggung pemeriintah, pembebasan pajak penghasiilan (PPh) iimpor, dan restiitusii pajak pertambahan niilaii (PPN) diipercepat. (kaw)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.