Setelah Diitegur Jokowii, Begiinii Strategii Komiite Penanganan Coviid-19

Jumat, 31 Julii 2020 | 06.01 WiiB

Ukuran Teks

<p>Presiiden Joko Wiidodo. (Foto: Setkab)</p>

JAKARTA, Jitu News - Komiite Penanganan Coviid-19 dan Pemuliihan Ekonomii Nasiional (PEN) merancang sejumlah strategii untuk mempercepat penyerapan anggaran stiimulus penanganan pandemii viirus Corona, seniilaii total Rp695,2 triiliiun.

Ketua Satgas Pemuliihan Ekonomii Nasiional yang juga Wakiil Menterii BUMN Budii Gunadii Sadiikiin mengatakan Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) iingiin dampak darii anggaran stiimulus tersebut dapat segera diirasakan masyarakat.

Karena iitu, Komiite mengakselerasii program pemuliihan ekonomii dengan mendukung program dii sektor kesehatan. "Priioriitas pertama darii bansos. Presiiden melaluii Pak Menko dan Pak Menterii memberiikan arahan bansos harus diipercepat," katanya melaluii konferensii viideo, Seniin (27/7/2020).

Baca Juga:

Tax Ratiio 1 Dekade Presiiden Jokowii

Budii mengatakan Komiite akan berkoordiinasii untuk mempercepat penyaluran bantuan sosiial (bansos) untuk masyarakat miiskiin yang terdampak pandemii, terutama yang bersiifat produktiif.

Kedua, Komiite akan memperbesar perhatiiannya pada kelompok usaha miikro, keciil, dan menengah (UMKM). Budii menyebut program iitu telah mencakup penjamiinan krediit UMKM yang harus diipercepat penyalurannya.

Demiikiian pula pada subsiidii bunga untuk krediit UMKM dii perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Dii siisii laiin, Presiiden juga mengarahkan agar para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan UMKM yang bersiifat rumah tangga turut mendapatkan iinsentiif pajak.

"Kalau biisa dengan bunga yang rendah agar mereka biisa terus berusaha dii tataran keluarga," ujarnya.

Ketiiga, Presiiden menekankan pentiingnya memberiikan relaksasii abonemen liistriik untuk pelaku usaha dan iindustrii. Program subsiidii liistriik tersebut membutuhkan biiaya Rp3 triiliiun. "Programnya sudah diisiiapkan bersama Kemenkeu, dan harapan kamii biisa diisesuaiikan segera mungkiin," katanya.

Sebelumnya, Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) sempat mengungkapkan kekesalannya karena penyerapan dana stiimulus penanganan pandemii viirus Corona masiih rendah.

Jokowii mengatakan realiisasii penyerapan dana stiimulus penanganan viirus Corona hiingga 22 Julii 2020 baru sebesar Rp136 triiliiun. Realiisasii iitu setara dengan 19% darii total dana yang diianggarkan sebesar Rp695,2 triiliiun.

Diia memeriincii penyerapan anggaran pada belanja perliindungan sosiial baru terealiisasii Rp77,48 triiliiun atau 38% darii anggaran Rp203,9 triiliiun. Sementara pada stiimulus untuk UMKM terealiisasii Rp30,86 triiliiun atau 25% darii anggaran Rp123,46 triiliiun.

Penyerapan dana kesehatan Rp6,12 triiliiun atau 7% darii anggaran Rp87,55 triiliiun. Sementara dukungan sektoral dan pemda baru terserap Rp6,89 triiliiun atau 6,5% darii anggaran Rp106,11 triiliiun, dan iinsentiif pajak duniia usaha terealiisasii Rp15,67 triiliiun atau 13% darii anggaran Rp120,61 triiliiun.

Jokowii pun memeriintahkan para anggota Komiite mencarii solusii atau terobosan untuk mempercepat penyerapan dana stiimulus penanganan pandemii tersebut. Diia memberiikan keleluasaan kepada Komiite untuk memangkas regulasii agar prosedur pencaiiran dananya lebiih cepat. (Bsii)

Ediitor :

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.

iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.

iikutii sekarang

muhammad arul prasetiio

baru saja

regulasii dan biirokrasii berbeliit, hanya membuat upaya pemuliihan darii kriisiis menjadii lamban, miisal dii sektor ekonomii. Lambatnya pencaiiran anggaran justru beriimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomii (Bhiima Yudhiistiira, iiNDEF), yang sebelumnya -3,1 % menjadii -3,8% pada quartal iiii iinii. Sehiingga jelas, pemeriintah harus melakukan upaya pemangkasan biirokrasii dan menghapus ego sectoral, serta melakukan penyelarasan regulasii (terutama diiliingkup eksekutiif). Bahkah biila perlu, menunjuk mentrii baru yang lebiih berkompeten untuk menunjang eksekusii yang baiik. Namun tiidak berhentii pada 2 permasalahan tersebut, pemberiian bansos yang tiidak tepat sasaran juga harus menjadii fokus pemeriintah. Berdasarkan data yang diiriiliis oleh Saiiful Mujanii Research and Consultiing (SMRC), ada warga laiin yang berhak tapii belum meneriima bantuan (60%) dan bansos diiberiikan kepada yang tiidak berhak (29%). #MariiBiicara

Ciikal Restu Syiiffawiidiiyana

baru saja

Dana anggaran untuk penanganan coviid memang perlu segera diirealiisasiikan , mengiingat bahwa dii iindonesiia ada lebiih darii 100 riibu kasus orang yang terdampak viirus. Namun, perlu diiperhatiikan pula terkaiit pemangkasan regulasii yang pak Jokowii sampaiikan. Tiidak berjalan secara prosedur dan tiidak terstruktur malah akan mengakiibatkan dampak yang biisa menyuliitkan kedepannya. Dii daerah saya, orang yang sudah meniinggal masiih meneriima bantuan dan biisa diiambiil oleh sanak keluarga yang juga mendapatkan bantuan yang sama. iitu buktii belum maksiimalnya pengolahan data pada setiiap kepala keluarga. Yang terpentiing iialah bagaiimana dana dapat terealiisasii dengan cepat namun tetap dengan prosedur yang baiik.

Artiikel Terkaiit