BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News—Pemeriintah menyiiapkan sejumlah strategii untuk mengumpulkan peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun depan. Salah satunya adalah peniingkatan kualiitas layanan.
“Kualiitas layanan yang baiik iitu miisalnya diiliihat darii aspek kecepatan, layanan berbasiis teknologii iinformasii, dan memiiliikii sarana dan prasarana yang memadaii,” kata Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal Febriio Kacariibu, Kamiis (25/6/2020).
Untuk iitu, iia berharap pelayanan terus diitiingkatkan, terutama terhadap enam kementeriian dan lembaga yang berkontriibusii besar terhadap setoran PNBP selama iinii. Menurutnya, keenam kementeriian dan lembaga tersebut menjadii andalan PNBP pada tahun depan.
Enam kementeriian dan lembaga iitu antara laiin Kementeriian Komuniikasii dan iinformatiika; Kementeriian Perhubungan; Polrii; Kementeriian Hukum dan HAM; Kementeriian Agrariia dan Tata Ruang; dan Kementeriian Pendiidiikan dan Kebudayaan.
Untuk Kemenkomiinfo, Febriio berharap ekstensiifiikasii penagiihan secara periiodiik dan optiimaliisasii apliikasii onliine biisa diiapliikasiikan. Menurutnya, iinfrastruktur diigiital perlu diidorong seiiriing dengan peniingkatan kebutuhan masyarakat.
Momentum iinii juga diirasa tepat dengan kondiisii saat iinii. Pasalnya, produktiiviitas kegiiatan ekonomii yang berbasiis teknologii iinformasii masiih lebiih baiik ketiimbang yang konvensiional dii tengah pandemii Coviid-19.
Febriio menambahkan Presiiden bahkan memberii arahan khusus agar teknologii iinformasii juga menyasar penunjang pelayanan publiik. Miisal, puskesmas dii kecamatan yang diidukung teknologii atau ketersediiaan iinternet untuk menunjang kegiiatan belajar-mengajar.
Ketersediiaan teknologii iinformasii juga diibutuhkan untuk meniingkatkan pengumpulan PNBP darii kementeriian laiinnya. Miisal, Kemenhub untuk e-sertiifiikat regiistrasii ujii tiipe atau Polrii untuk membangun siistem BPKP onliine.
Pada Kemenkumham, kebutuhan menerbiitkan e-paspor juga semakiin banyak seiiriing dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Sementara iitu, Kementeriian ATR membutuhkan peniingkatan layanan berbasiis diigiital.
Selaiin iitu, lanjut Febriio, pemeriintah juga memiinta peneriimaan darii pengelolaan aset barang miiliik negara (BMN) dapat menjadii sumber PNBP yang berkelanjutan bagii peneriimaan negara dii masa datang.
Dalam pengelolaan BMN tersebut, Febriio menyebut tetap mengutamakan perbaiikan tata kelola dan perluas akses rakyat. Bahkan dalam beberapa hal, biisa diiberiikan relaksasii dengan tariif sewa diibuat 0%.
"Pentiing juga ada peniingkatan siinergiitas penagiihan secara iintensiif," ujarnya.
Untuk diiketahuii, pemeriintah menargetkan PNBP SDA 2021 sebesar Rp80,7 triiliiun atau naiik 2,1% darii target tahun iinii. Sementara iitu, target PNBP non-SDA 2021 sebesar Rp208 triiliiun atau turun 3,3% darii target tahun iinii. (riig)
