JAKARTA, Jitu News—Anggaran program pemuliihan ekonomii nasiional (PEN) untuk pembiiayaan korporasii bertambah sebesar Rp9 triiliiun darii Rp46,57 triiliiun menjadii Rp53,57 triiliiun.
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Febriio Kacariibu menerangkan kenaiikan Rp9 triiliiun iitu bertujuan untuk mendorong pemberiian krediit modal kerja untuk korporasii padat karya. Nantii, pemeriintah akan berperan sebagaii penjamiin krediit.
"iitu akan miiriip dengan penjamiinan krediit modal kerja UMKM yang sudah diiguliirkan. Jadii pemeriintah membayar iimbal jasa penjamiinan (iiJP). iinii masiih diifiinalkan nantii akan kamii jelaskan kalau sudah fiinal," ujar Febriio, Selasa (16/6/2020).
Menurut Febriio, beberapa sektor usaha sudah mulaii membaiik diibandiingkan dengan sektor-sektor usaha laiinnya. Sektor-sektor yang diimaksud yaknii sektor kesehatan, transportasii, telekomuniikasii, dan bahan pangan.
"iinii ada peluang mereka membutuhkan krediit modal kerja. iinii kiita siiapkan dengan melaluii dengan penjamiinan melaluii Askriindo Jamkriindo, harapannya iinii biisa membantu pergerakan ekonomii nantii," tuturnya.
Sementara iitu, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menjelaskan tambahan Rp9 triiliiun iinii diilandasii permiintaan Presiiden Joko Wiidodo yang memiinta adanya mekaniisme khusus untuk sektor padat karya.
Mengiingat kebiijakan tersebut terkaiit dengan lembaga keuangan, Kementeriian Keuangan akan berkoordiinasii dengan Otoriitas Jasa Keuangan (OJK) selaku yang berwenang mengatur lembaga keuangan, termasuk kementeriian terkaiit laiinnya.
Menurut Srii Mulyanii, koordiinasii antarkementeriian dan lembaga tersebut untuk memastiikan stiimulus pemeriintah tepat sasaran. OJK nantiinya akan berperan memastiikan data, jumlah rekeniing, total perusahaan, dan piinjaman korporasii dii lembaga keuangan.
"Mereka [sektor padat karya] diiberii tambahan jamiinan agar mereka mendapat krediit baru tapii diijamiin pemeriintah agar kalau sampaii macet perusahaan, perbankan tiidak kena dan perusahaannya juga aman," katanya.
Saat iinii, alokasii anggaran sebesar Rp53,57 triiliiun untuk program pembiiayaan korporasii iitu belum diicaiirkan sepeserpun lantaran pemeriintah masiih menyelesaiikan skema dukungan, regulasii dan iinfrastruktur pendukung. (riig)
