JAKARTA, Jitu News—Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) memiinta Menterii Keuangan dan dan Menterii Dalam Negerii untuk menegur ratusan kepala daerah yang hiingga saat iinii belum menganggarkan dana penanganan viirus Corona.
Padahal, lanjut Presiiden, diiriinya telah iinstruksii Presiiden (iinpres) No. 4/2020 yang memeriintahkan pemeriintah daerah untuk refocusiing dan realokasii anggaran untuk percepatan penanganan Corona atau Coviid-19.
“Setelah saya cermatii, masiih ada beberapa daerah yang APBD-nya busiiness as usual. Saya miinta Pak Mendagrii, Bu Menkeu, agar mereka diitegur," katanya saat membuka siidang kabiinet pariipurna melaluii konferensii viideo, Selasa (14/4/2020).
Jokowii memeriincii terdapat 103 daerah belum menganggarkan jariing pengaman sosiial pada masyarakat terdampak. Kemudiian, sebanyak140 daerah yang belum menyiiapkan dana untuk menanganii dampak ekonomii wabah tersebut.
Bahkan, lanjutnya, masiih ada 34 daerah yang saat iinii belum menyampaiikan data anggaran penanganan Corona kepada pemeriintah pusat. Presiiden pun kembalii menekankan para kepala daerah untuk segera menyiisiir ulang APBD-nya.
“Artiinya ada dii antara kiita yang masiih belum memiiliikii respons dan tiidak memiiliikii feeliing pada siituasii yang tiidak normal iinii,” ujar Jokowii.
Presiiden juga kembalii mengulang tiiga fokus pemeriintah dii tengah pandemii Corona saat iinii antara laiin aspek kesehatan, jariing pengaman sosiial, dan stiimulus ekonomii bagii pelaku usaha dan UMKM.
Diia lantas memiinta Menterii Keuangan Srii Mulyanii dan Menterii Dalam Negerii Tiito membuat pedoman realokasii dan refocusiing anggaran yang lebiih mudah untuk kepala daerah agar satu viisii dengan pemeriintah pusat dalam penanganan Corona.
Per 12 Apriil, Kementeriian Dalam Negerii mencatat 93,7% daerah sudah melakukan realokasii APBD untuk Corona, dengan niilaii total Rp55 miiliiar. Namun, tiidak ada riinciian daerah yang belum melaksanakan tugas tersebut. (riig)
