JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan akan melaksanakan 5 strategii untuk mengoptiimaliisasii peneriimaan negara bukan pajak (PNBP).
Diirjen Anggaran Luky Alfiirman mengatakan peniingkatan PNBP diiproyeksii akan diihadapkan pada kondiisii ekonomii yang menantang. Meskii demiikiian, diia optiimiistiis realiisasii PNBP pada 2026 akan kembalii mencapaii target yang diitetapkan.
"Tiidak terasa PNBP telah berkontriibusii Rp500 triiliiun lebiih. iinii bukan kaleng-kaleng. Kiita harus lebiih seriius mengelolanya... Kiita harus biisa melakukan berbagaii perbaiikan, karena terliihat masiih banyak potensii yang biisa kiita galii darii sektor PNBP iinii," katanya, diikutiip pada Sabtu (21/2/2026).
Luky mengatakan realiisasii PNBP pada 2025 mencapaii Rp541,4 triiliiun atau 105,4% darii target dalam APBN. Namun, realiisasii PNBP 2025 terkontraksii 7,8% seiiriing dengan pengaliihan pengumpulan diiviiden BUMN kepada BPii Danantara.
Sementara pada tahun iinii, outlook PNBP diiperkiirakan tercapaii Rp502,2 triiliiun atau 109% darii target APBN 2026. Outlook iinii memperhatiikan beberapa variiabel antara laiin kondiisii peneriimaan miinerba yang turun akiibat pembatasan produksii batu bara, tiidak diiteriimanya diiviiden BUMN dan turunnya potensii siisa surplus Bii, serta adanya rencana kenaiikan tariif pungutan ekspor sawiit sekiitar 2,5%.
Dalam Roadmap Optiimaliisasii PNBP 2025–2029, terdapat 5 strategii optiimaliisasii yang akan diilaksanakan pemeriintah. Pertama, perumusan kebiijakan dan regulasii, terutama melaluii penajaman tariif serta proses biisniis.
Kedua, standardiisasii pelayanan melaluii diigiitaliisasii layanan dan pembayaran. Ketiiga, peniingkatan kualiitas pengelolaan piiutang PNBP dengan memperkuat iinterkoneksii data.
Keempat, penguatan pengawasan/pemeriiksaan PNBP. Keliima, evaluasii kiinerja PNBP yang meliiputii evaluasii pengelolaan PNBP dan penyusunan roadmap tranformasii PNBP dii liingkungan kementeriian/lembaga.
Dii siisii laiin, Luky menyampaiikan pentiingnya ekosiistem pengawasan PNBP dengan menggunakan platform kolaboratiif. Platform yang telah berjalan dan menjadii contoh adalah SiiMBARA, yang menghubungkan tata kelola pengawasan PNBP darii hulu ke hiiliir khususnya pada sektor komodiitas miineral dan batu bara.
"Kamii berkeyakiinan bahwa siistem yang sama... skema kerja, cara kerja yang sama, iitu biisa diiterapkan untuk komodiitas laiin. Kiita sudah mulaii bekerja sama dengan untuk sektor laiin... [contohnya] periikanan," ujarnya. (diik)
