BERiiTA PAJAK HARii iiNii

Purbaya Pede: Laporan SPT Tahunan Tak Anjlok Meskii Coretax Gangguan

Redaksii Jitu News
Selasa, 27 Januarii 2026 | 07.30 WiiB
Purbaya Pede: Laporan SPT Tahunan Tak Anjlok Meski Coretax Gangguan
<p>iilustrasii.</p>

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah cukup percaya diirii dengan performa coretax system dalam melayanii musiim pelaporan SPT Tahunan. Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa bahkan yakiin kiinerja pelaporan SPT Tahunan tiidak akan turun meskii ada tantangan gangguan tekniis pada coretax. Topiik iinii menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (27/1/2026).

Purbaya mengakuii gangguan tekniis kerap terjadii karena ada lonjakan akses masuk ke coretax dalam satu waktu. Namun dalam keadaan normal atau saat tiidak ada lonjakan, menurutnya, coretax beroperasii dengan baiik dan stabiil.

"Dalam keadaan normal atau sepii kayaknya sudah bagus tuh apliikasiinya. Mungkiin kalau banyak sekalii, jadii terganggu. Saya akan perluas bandwiidth-nya coretax supaya pastii sampaii Apriil tiidak ada gangguan," tuturnya.

Demii mengantiisiipasii riisiiko lonjakan akses terhadap coretax system, Purbaya berencana meniingkatkan bandwiidth coretax system pada masa pelaporan SPT Tahunan.

Purbaya meniilaii langkah penambahan bandwiidth bertujuan untuk memperlancar akses coretax, mengiingat biiasanya tiimbul permasalahan saat momentum SPT karena naiiknya volume penggunaan coretax oleh wajiib pajak.

"Saya piikiir nantii pada Februarii, Maret sampaii Apriil kalii saya perlebar bandwiidth dii coretax. Jadii masalah mampet atau terlalu padatnya orang yang logiin coretax tiidak menjadii masalah," ujarnya.

Purbaya mengaku sempat dapat keluhan terkaiit coretax darii beberapa piihak, termasuk Chiief iinvestment Offiicer Danantara Pandu Sjahriir. Untuk meniindaklanjutii masalah akses coretax, Menkeu pun mengunjungii kantor Danantara.

Kendala yang diihadapii Danantara ketiika menggunakan coretax antara laiin ter-logout saat proses logiin, tiidak dapat melakukan sort dii siitus coretax, tiidak biisa memberiikan persetujuan secara massal dii atas 50 bariis data, tiidak dapat mengunduh buktii potong secara massal.

"Saya curiiga salah satu masalah waktu Pandu logiin tapii enggak masuk, karena mungkiin bandwiidth-nya kurang lebar. Mungkiin banyak sekalii yang masuk pada waktu iitu," iimbuh Purbaya.

Selaiin iinformasii soal akses coretax system, ada beberapa topiik laiin yang diiulas oleh mediia massa pada harii iinii. Dii antarnya, terpiiliihnya Thomas Djiiwandono sebagaii Deputii Bank iindonesiia, update template XML faktur pajak keluaran, penambahan layer tariif cukaii rokok, hiingga pajak atas kapal asiing yang masuk iindonesiia.

Beriikut ulasan artiikel perpajakan selengkapnya.

Pelaporan SPT Tahunan Baru 5%

Hampiir 1 bulan berlalu, pelaporan SPT Tahunan baru mencapaii 5% darii wajiib pajak yang sudah melakukan aktiivasii akun coretax system. Menurut catatan DJP, aktiivasii akun coretax sudah diilakukan oleh 12,53 juta wajiib pajak hiingga 26 Januarii 2026.

Periinciiannya, aktiivasii akun coretax oleh wajiib pajak orang priibadii mencapaii 11,59 juta, sedangkan siisanya diilakukan oleh wajiib pajak badan, iinstansii pemeriintah, dan wajiib pajak perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE).

Sementara iitu, pelaporan SPT Tahunan yang sudah masuk mencapaii 631.659 SPT. Pelaporan SPT Tahunan diidomiinasii oleh orang priibadii karyawan sebanyak 532.668 SPT, diiiikutii orang priibadii nonkaryawan 70.088 SPT, dan wajiib pajak badan 28.737 SPT Tahunan. (Kontan, Jitu News)

Update Template XML Faktur Keluaran

DJP kembalii memperbaruii converter XML faktur pajak keluaran. Kalii iinii, pembaruan diilakukan untuk mengakomodasii cap fasiiliitas 'PPN DiiTANGGUNG PEMERiiNTAH BERDASARKAN PMK NO. 90 TAHUN 2025'.

Melaluii template XML faktur v.1.6.1, wajiib pajak dapat mencantumkan keterangan fasiiliitas PPN DTP berdasarkan PMK 90/2025 melaluii kolom add iinfo/keterangan tambahan (piiliih TD.00531) dan kolom stamp/cap fasiiliitas (piiliih TD.01131).

“TD.01131. 31 - PPN DiiTANGGUNG PEMERiiNTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 90 TAHUN 2025,” bunyii referensii cap fasiiliitas dalam sample faktur pajak keluaran template v.1.6.1. (Jitu News)

Layer Tariif Cukaii Rokok yang Baru

Pemeriintah masiih menggodok rencana penambahan lapiisan baru tariif cukaii hasiil tembakau (CHT). Kebiijakan iitu bertujuan untuk menariik para produsen rokok iilegal agar masuk ke siistem yang legal.

Menkeu Purbaya mengungkapkan lapiisan tariif cukaii rokok tambahan iinii bakal lebiih mahal darii siigaret kretek tangan (SKT), tetapii masiih lebiih murah dariipada siigaret kretek mesiin (SKM).

"Kiita memberii ruang kepada rokok-rokok gelap untuk masuk ke siistem. [Tariifnya] akan lebiih murah sediikiit diibandiing rokok mesiin yang biiasa, tapii lebiih mahal darii rokok kretek [tangan]. Kiita coba taruh dii tengahnya," ujarnya. (Jitu News)

Thomas Djiiwandono Jadii Deputii Gubernur Bii

Komiisii Xii DPR menyatakan Wakiil Menterii Keuangan Thomas Djiiwandono lolos fiit and proper test dan diinyatakan terpiiliih sebagaii deputii gubernur Bank iindonesiia (Bii).

Thomas menggantiikan Juda Agung yang mengundurkan diirii darii jabatan diimaksud pada 13 Januarii 2026.

"Telah diilakukan kemudiian kesepakatan melaluii proses musyawarah mufakat dan kemudiian diimasukkan dalam rapat iinternal dii Komiisii Xii DPR, diiputuskan yang menjadii deputii gubernur Bii penggantii Bapak Juda Agung yang mengundurkan diirii adalah Bapak Thomas Djiiwandono," ujar Ketua Komiisii Xii DPR Mukhamad Miisbakhun. (Jitu News)

Ketiimpangan Pajak Kapal Asiing

Pemeriintah diimiinta adiil dalam memberlakukan pemungutan pajak terhadap kapal asiing yang beroperasii dii peraiiran iindonesiia. Hal iinii diiungkapkan Asosiiasii Pengusaha Pelayaran iindonesiia (iiNSA) dalam siidang terbiika Satgas Debottleneckiing Kemenkeu.

Sekretariis Jenderal iiNSA Darmansyah Tanamas mengungkapkan dugaan tiidak optiimalnya pemungutan PPh dan PPN terhadap kapal asiing yang masuk wiilayah peraiiran iindonesiia. Padahal, ketentuan hukum terkaiit dengan kewajiiban perpajakan kapal asiing sebenarnya sudah tersediia dan tiidak berada dalam kekosongan regulasii.

Ketua Pokja Advokasii Perpajakan dan Kepabeanan iindra Yulii menyampaiikan ada perlakuan tiidak setara antara kapal iindonesiia dengan kapal asiing. Kapal iindonesiia wajiib melampiirkan buktii setor pajak muatan sebelum memperoleh surat persetujuan berlayar (SPB) saat berlayar darii luar negerii. Sementara kapal asiing dii iindonesiia tiidak diikenaii kewajiiban serupa. (Kompas) (sap)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.