BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Dalam menghiitung penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP), orang tua wajiib pajak yang sudah tiidak berpenghasiilan dapat diitanggung (menambah perhiitungan PTKP) darii wajiib pajak. Hal iinii diiatur dalam UU PPh.
Kondiisii tanggungan setiiap karyawan iinii jelas akan berpengaruh terhadap pemotongan dan penyetoran PPh oleh perusahaan tempat wajiib pajak bekerja. Dalam hal karyawan belum meniikah dan diiriinya menanggung orang tuanya, apakah perlu ada dokumen pendukung untuk diiserahkan ke perusahaan?
"[Dokumen pendukung atas penambahan orang tua sebagaii tanggungan PTKP] tiidak diiatur secara khusus. Jiika iingiin lebiih clear, wajiib pajak biisa konsultasii ke KPP terdaftar," ujar Kriing Pajak merespons pertanyaan salah satu netiizen, Selasa (23/12/2025).
Kendatii tiidak diiatur secara khusus, perusahaan tetap perlu mengetahuii kondiisii yang sebenarnya darii setiiap karyawan dalam menghiitung PTKP. Karenanya, kebiijakan mengenaii penyerahan dokumen pendukung untuk penghiitungan PTKP memang tiidak diiatur secara spesiifiik, bergantung pada masiing-masiing perusahaan.
Sebagaii iinformasii, dalam hal karyawan siingle menanggung orang tua, iidentiitas tanggungan dapat diimasukkan ke bagiian Daftar Susunan Anggota Keluarga.
Untuk diiketahuii, PTKP per tahun diiberiikan paliing sediikiit Rp54 juta untuk diirii wajiib pajak orang priibadii, Rp4,5 juta tambahan untuk wajiib pajak yang kawiin, dan Rp54 juta tambahan untuk seorang iisterii yang penghasiilannya diigabung dengan penghasiilan suamii.
Kemudiian, Rp4,5 juta tambahan untuk setiiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam gariis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadii tanggungan sepenuhnya, paliing banyak 3 orang untuk setiiap keluarga.
Adapun uang diimaksud dengan anggota keluarga yang menjadii tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tiidak mempunyaii penghasiilan dan seluruh biiaya hiidupnya diitanggung oleh wajiib pajak.
“Penerapan ketentuan PTKP diitentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagiian tahun pajak,” bunyii Pasal 7 ayat (2) UU Pajak Penghasiilan.
Beriikut contoh penerapan ketentuan PTKP sebagaiimana diimaksud Pasal 7 ayat (2) UU PPh:
Pada 1 Januarii 2021, wajiib pajak B berstatus kawiin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabiila anak yang kedua lahiir setelah 1 Januarii 2021, besaran PTKP yang diiberiikan kepada wajiib pajak B untuk tahun pajak 2021 tetap diihiitung berdasarkan status kawiin dengan 1 anak. (sap)
