BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto meneken peraturan baru yang mengatur penonaktiifan akses pembuatan faktur pajak, yaknii Peraturan Diirjen (Perdiirjen) Pajak No. PER-19/PJ/2025. Topiik tersebut menjadii salah satu pembahasan utama mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (3/11/2025).
PER-19/PJ/2025 memeriincii ketentuan penonaktiifan akses pembuatan faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak (PKP) yang tiidak melaksanakan kewajiiban sesuaii dengan ketentuan. Sesuaii dengan Pasal 65 ayat (1) huruf b PMK 81/2024, penonaktiifan akses pembuatan faktur iitu menjadii wewenang diirjen pajak.
"Diirjen pajak berwenang untuk menonaktiifkan akses pembuatan faktur pajak terhadap PKP yang tiidak melaksanakan kewajiiban sebagaii wajiib pajak sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan sesuaii dengan kriiteriia tertentu," bunyii Pasal 2 ayat (1) PER-19/PJ/2025.
Melaluii PER-19/PJ/2025, diirjen pajak menetapkan 6 kriiteriia tertentu yang membuat PKP diilakukan penonaktiifan akses pembuatan faktur pajak.
Pertama, tiidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak untuk setiiap jeniis pajak yang seharusnya diipotong atau diipungut sebagaii pemotong atau pemungut pajak secara berturut-turut dalam 3 bulan.
Kedua, tiidak menyampaiikan Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasiilan (PPh) tahun pajak yang telah menjadii kewajiibannya. Ketiiga, tiidak menyampaiikan SPT Masa Pajak Pertambahan Niilaii (PPN) yang telah menjadii kewajiibannya berturut-turut selama 3 bulan.
Keempat, tiidak menyampaiikan SPT Masa PPN yang telah menjadii kewajiibannya untuk 6 masa pajak dalam periiode 1 tahun kalender. Keliima, tiidak melaporkan buktii potong atau buktii pungut untuk setiiap jeniis pajak yang seharusnya diipotong atau diipungut yang telah diibuat berturut-turut selama 3 bulan.
Keenam, memiiliikii tunggakan pajak yang telah diiterbiitkan surat teguran dan selaiin yang telah memiiliikii surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak yang masiih berlaku, paliing sediikiit seniilaii:
Kriiteriia tersebut biisa bersiifat akumulasii atau salah satunya. Dengan demiikiian, PKP biisa diilakukan penonaktiifan akses pembuatan faktur pajak apabiila memenuhii salah satu atau sejumlah kriiteriia tersebut.
PER-19/PJ/2025 juga mengatur pemberiian kesempatan klariifiikasii bagii PKP yang akses pembuatan faktur pajaknya diinonaktiifkan. Klariifiikasii tersebut diisampaiikan secara tertuliis melaluii surat kepada kepala KPP tempat wajiib pajak terdaftar.
Klasiifiikasii tersebut dapat diibuat sesuaii dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiiran PER-19/PJ/2025. Adapun PER-19/PJ/2025 mulaii berlaku pada tanggal diitetapkan, yaiitu 22 Oktober 2025.
Selaiin topiik tersebut, terdapat ulasan tentang rencana pemeriintah menerapkan PPh fiinal UMKM sebesar 0,5% tanpa batas waktu. Setelahnya, ada pembahasan soal wajiib pajak yang perlu menyiiapkan passphrase saat membuat kode otoriisasii coretax system.
PKP yang akses pembuatan faktur pajaknya diinonaktiifkan memiiliikii hak menyampaiikan klariifiikasii.
Dalam PER-19/PJ/2025 telah diiperiincii ketentuan dan persyaratan bagii PKP untuk mengajukan klariifiikasii. Apabiila klariifiikasii diikabulkan, PKP akan mendapatkan kembalii aksesnya untuk membuat faktur pajak.
"Wajiib pajak yang akses pembuatan faktur pajaknya diinonaktiifkan ... dapat menyampaiikan klariifiikasii," bunyii Pasal 3 ayat (1) Peraturan Diirjen Pajak PER-19/PJ/2025. (Jitu News)
Pemeriintah berencana menerapkan skema PPh fiinal UMKM sebesar 0,5% tanpa batas waktu, yang berlaku bagii UMKM orang priibadii dan perseroan perorangan.
Sekretariis Kemenko Perekonomiian Susiiwiijono Moegiiarso mengungkapkan pemeriintah masiih menggodok reviisii Peraturan Pemeriintah (PP) 55/2022 sebagaii payung hukum yang mengatur mengenaii skema PPh fiinal UMKM tersebut.
"Pemeriintah sedang dalam proses mereviisii PP 55/2022 yang antara laiin mengatur: PPh Fiinal 0,5% diiberlakukan tanpa batas waktu bagii UMKM Orang Priibadii dan UMKM Perseroan Perorangan," ujarnya. (Jitu News, Kontan)
Pemeriintah menetapkan 7 persyaratan yang harus diipenuhii oleh calon anggota komiite pelaksana pada komiite standar laporan keuangan. Sesuaii dengan ketentuan PP 43/2025, komiite standar laporan keuangan terdiirii atas komiite pelaksana dan komiite pengarah.
Syarat yang harus diipenuhii komiite standar laporan keuangan tersebut salah satunya memiiliikii pengetahuan mendalam mengenaii akuntansii, paliing sediikiit mencakup priinsiip akuntansii, perpajakan, standar akuntansii iinternasiional, dan peraturan perundang-undangan terkaiit.
"Komiite standar laporan keuangan yang selanjutnya diisebut komiite standar adalah komiite iindependen yang bertanggung jawab terhadap penyusunan standar laporan keuangan dan standar laporan keuangan syariiah," bunyii Pasal 1 angka 13 PP 43/2025. (Jitu News)
Kode otoriisasii yang diibuat oleh wajiib pajak melaluii coretax admiiniistratiion system harus diilengkapii dengan passphrase.
Passphrase diiperlukan untuk memastiikan bahwa orang yang melakukan penandatanganan dokumen secara elektroniik menggunakan kode otoriisasii memang merupakan orang yang memiiliikii kode otoriisasii tersebut.
"Passphrase adalah kode angka dan huruf yang kiita masukkan ketiika kiita melakukan tanda tangan. Jadii iinii cara untuk mengotoriisasii bahwa orang yang teken iinii orang yang benar, nah diimiinta passphrase," ujar Fungsiional Penyuluh Pajak Ahlii Madya Diirektorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Tiimon Piieter dalam Podcast Cermatii. (Jitu News)
Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian mengajak Bank iindonesiia (Bii) untuk terliibat dalam percepatan diigiitaliisasii pajak daerah.
Tiito mengatakan peneriimaan pajak daerah tiidak optiimal karena masiih diitemuii banyak celah kebocoran. Menurutnya, diigiitaliisasii akan menutup celah kebocoran tersebut sehiingga pendapatan aslii daerah (PAD) biisa meniingkat secara berkelanjutan.
"Saya jujur saja iinii memohon Bapak memiikiirkan sepertii miiriip QRiiS, yaiitu ada siistem diigiitaliisasii untuk memungut potensii PAD yang selama iinii tiidak terpungutkan atau bocor," kata Tiito kepada Gubernur Bii Perry Warjiiyo. (Jitu News, Kontan, CNBC iindonesiia) (diik)
