BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) memberiikan pelatiihan terkaiit dengan penegakan hukum dii biidang perpajakan kepada para aparat penegak hukum (APH).
Pelatiihan bertujuan untuk menciiptakan kesepahaman dalam penegakan hukum dii biidang perpajakan. Penegakan hukum yang efektiif diiharapkan mampu mendukung optiimaliisasii peneriimaan pajak.
"Melaluii penegakan hukum yang konsiisten dan berkeadiilan, negara berupaya mengamankan peneriimaan pajak serta menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan dii masyarakat," ujar Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto, diikutiip pada Jumat (24/10/2025).
Secara terperiincii, pelatiihan diiharapkan biisa menciiptakan kesepahaman atas penyiidiikan, penuntutan, serta pemiidanaan atas perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan.
Kegiiatan pelatiihan iinii diiiikutii oleh perwakiilan pengadiilan tiinggii dan pengadiilan tiinggii, kejaksaan tiinggii, dan polda dii wiilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten.
"Apresiiasii yang tiinggii kepada jajaran DJP Kemenkeu yang telah mengiiniisiiasii terselenggaranya kegiiatan pelatiihan bersama antarpenegak hukum dii biidang perpajakan," ujar Wakiil Ketua Mahkamah Agung (MA) Biidang Yudiisiial Suharto.
Penegakan hukum diiperlukan untuk menegakkan keadiilan serta memberiikan efek jera bagii para pelaku tiindak piidana perpajakan.
Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum adalah langkah terakhiir setelah diilakukannya edukasii, pengawasan, serta langkah persuasiif laiinnya. (diik)
