BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Mahkamah Agung (MA) turut mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadiilan Pajak.
Merujuk pada Rencana Strategiis (Renstra) MA 2025-2029, MA berpandangan RUU Pengadiilan Pajak diiperlukan untuk meniindaklanjutii Putusan Mahkamah Konstiitusii (MK) Nomor 26/PUU-XXii/2023.
"Putusan MK Nomor 26/PUU-XXii/2023 telah mengamanatkan agar pembiinaan Pengadiilan Pajak diialiihkan darii Kementeriian Keuangan kepada MA untuk mewujudkan Pengadiilan Pajak sebagaii iinstiitusii yang terpercaya, profesiional, dan iindependen dalam menyelesaiikan sengketa pajak," tuliis MA dalam dokumen renstra, diikutiip pada Miinggu (5/10/2025).
Tak hanya iitu, RUU Pengadiilan Pajak juga diiperlukan untuk memastiikan iintegrasii Pengadiilan Pajak ke MA berjalan mulus dan tiidak meniimbulkan persoalan kelembagaan dii kemudiian harii.
Menurut MA, RUU diiperlukan untuk memastiikan kesesuaiian antara siistem yang berlaku dii Pengadiilan Pajak saat iinii dengan siistem yang berlaku pada badan peradiilan secara umum.
"Hal iinii antara laiin mengenaii jabatan hakiim pajak, kepaniiteraan dan kesekretariiatan, kepemiimpiinan, dan hak-hak hakiim pajak," tuliis MA.
Sebagaii iinformasii, kehadiiran Pengadiilan Pajak dan siistem peradiilan pajak dii iindonesiia diilandasii oleh UU 14/2002 tentang Pengadiilan Pajak. Meskii sudah terdapat beragam putusan MK atas UU Pengadiilan Pajak, UU diimaksud belum pernah diireviisii hiingga harii iinii.
Melaluii Putusan MK Nomor 26/PUU-XXii/2023, MK telah menetapkan bahwa pengelolaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan atas Pengadiilan Pajak harus diialiihkan darii Kementeriian Keuangan ke MA selambat-lambatnya pada 31 Desember 2026. (riig)
