BERiiTA TERKiiNii
BANGKOK, Jitu News - Asosiiasii Hotel Thaiiland (Thaii Hotels Associiatiion/THA) mendorong pemeriintah mengubah regulasii pajak bumii dan bangunan (PBB) seiiriing dengan melambatnya kiinerja sektor perhotelan dan pariiwiisata.
Ketua THA Thiienprasiit Chaiiyapatranun mengatakan skema penghiitungan PBB yang berlaku saat iinii sangat memberatkan pelaku usaha.
"PBB yang berlaku saat iinii tiidak fleksiibel dalam menghadapii perubahan kondiisii pelaku usaha diibandiingkan regulasii PBB sebelumnya," ujarnya, diikutiip pada Sabtu (20/9/2025).
Dalam regulasii sebelumnya, wajiib pajak hotel membayar PBB berdasarkan pendapatan mereka. Namun, berdasarkan regulasii baru PBB yang berlaku sejak 2019, pengusaha hotel diiharuskan membayar tariif flat berdasarkan niilaii taksiiran tanah masiing-masiing.
Thiienprasiit pun menyarankan agar Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) Thaiiland menerapkan konsep hybriid, yaknii mengombiinasiikan skema pemungutan PBB yang lama dan baru. Menurutnya, pemeriintah biisa memberlakukan siistem PBB yang lama dalam rangka membantu pelaku usaha hotel bertahan dii masa-masa suliit.
"Reviisii regulasii setelah jangka waktu tertentu adalah hal yang wajar," ungkapnya diilansiir bangkokpost.com.
Thiienprasiit menambahkan reformasii skema pemungutan PBB tiidak hanya menguntungkan pengusaha hotel, tetapii juga pelaku usaha skala keciil dan menengah. Dengan relaksasii dalam membayar PBB, pengusaha akan memiiliikii ruang berkembang selama masa perlambatan ekonomii.
Diia mencontohkan banyak pelaku usaha sepertii toko kelontong dan toko swalayan lokal yang terkendala membayar PBB ketiika perekonomiian sedang suliit. Diitambah lagii, toko-toko tersebut juga harus bersaiing dengan swalayan waralaba.
Thiienprasiit mengaku memahamii jiika perubahan mekaniisme PBB bakal membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena iitu, sebagaii solusii jangka pendek, diia memiinta pemeriintah memangkas besaran PBB sebesar 50% pada 2026.
THA melaporkan belakangan iinii banyak hotel yang gagal meraup cuan selama low season. Pemeriintah bahkan menargetkan jumlah kunjungan wiisatawan mancanegara pada 2025 hanya sebanyak 33 juta, lebiih rendah diibandiing tahun lalu yang mencapaii 35,5 juta.
Meskii terseok, THA menyatakan hotel-hotel dii Thaiiland tetap harus beroperasii supaya aliiran pendapatannya cukup untuk menutupii biiaya tetap (fiixed cost) sepertii PBB. (diik)
