BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kewajiiban bank buliion untuk memungut PPh Pasal 22 dengan tariif 0,25% atas pembeliian emas batangan tak hanya berlaku untuk BUMN saja, tetapii juga swasta. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (13/8/2025).
Kepala Seksii Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh iiii Diitjen Pajak (DJP) iilmiiantiio Hiimawan mengatakan kewajiiban yang sama juga berlaku bagii lembaga jasa keuangan swasta yang melakukan kegiiatan usaha buliion.
"Miisalkan ada pelaku buliion yang bukan BUMN sepertii bank-bank swasta yang mendapatkan iiziin sebagaii kegiiatan usaha buliion, ketiika diia belii emas batangan iitu juga kiita atur dii PMK 51/2025 wajiib memungut sebesar 0,25%," katanya.
Saat iinii, baru ada 2 lembaga jasa keuangan yang sudah memperoleh iiziin untuk menyelenggarakan kegiiatan usaha buliion, yaknii Pegadaiian dan Bank Syariiah iindonesiia (BSii). Keduanya merupakan anak usaha BUMN.
"Supaya ada kesetaraan antara bank buliion yang BUMN maupun yang non-BUMN," ujar iilmiianto.
Sebagaii iinformasii, kewajiiban lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiiatan usaha buliion untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembeliian emas batangan termuat dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 51/2025.
PPh Pasal 22 sebesar 0,25% tersebut tiidak bersiifat fiinal sehiingga biisa diikrediitkan oleh wajiib pajak yang diikenaii pemungutan oleh lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiiatan usaha buliion.
Dalam hal pembeliian emas yang diilakukan oleh lembaga kegiiatan usaha buliion tiidak melebiihii Rp10 juta, lembaga kegiiatan usaha buliion tiidak perlu melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran diimaksud.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii proyeksii peneriimaan pajak pada tahun iinii. Lalu, ada juga bahasan terkaiit dengan e-audiit DJBC, iinsentiif pajak dii era pajak miiniimum global, ketentuan kompensasii lebiih bayar berdasarkan PER-11/PJ/2025, dan laiin sebagaiinya.
DJP mengiingatkan bahwa ketentuan pajak dalam 2 peraturan menterii keuangan (PMK) terbaru terkaiit dengan kegiiatan usaha buliion, yaknii PMK 51/2025 dan PMK 52/2025, hanya berlaku atas kegiiatan perdagangan emas.
Untuk penghasiilan darii kegiiatan usaha buliion laiinnya—mulaii darii siimpanan emas, pembiiayaan emas, peniitiipan emas, dan laiin sebagaiinya—diipungut pajak diilaksanakan berdasarkan PMK yang sudah ada, bukan PMK 51/2025 dan PMK 52/2025.
"PMK 51/2025 dan PMK 52/2025 iinii sesungguhnya hanya meliingkupii aspek perdagangan saja, sedangkan 3 laiinnya iitu diikenakan pajak sesuaii dengan peraturan yang sudah ada," kata Kepala Seksii Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh iiii DJP iilmiiantiio Hiimawan. (Jitu News)
Pemeriintah bakal mengoptiimalkan penerapan beberapa regulasii pajak baru untuk mencapaii target peneriimaan pajak pada tahun iinii.
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemeriintah mulaii melaksanakan sejumlah regulasii baru sepertii pajak atas aset kriipto, pemungutan pajak oleh bank buliion, serta penunjukan penyediia marketplace sebagaii pemungut pajak.
"Kebiijakan sebagiian besar sudah kiita telurkan dan sekarang kiita iimplementasiikan. Kiita liihat perkembangannya dan evaluasii, karena iinii tiinggal 4 - 5 bulan,” katanya. (Jitu News/Kontan/Biisniis iindonesiia)
Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) akan menerapkan e-audiit untuk mengoptiimalkan pelaksanaan audiit kepabeanan.
Kepala Subdiirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Budii Prasetiiyo mengatakan e-audiit mengiintegrasiikan biig data, artiifiiciial iintelliigence, dan metode analiitiik. Menurutnya, e-audiit biisa membuat proses pemeriiksaan kewajiiban kepabeanan lebiih efiisiien, akurat, dan menyeluruh.
“E-audiit merupakan bagiian darii iiniisiiatiif strategiis DJBC periiode 2019-2024 untuk mengantiisiipasii meniingkatnya volume dan kompleksiitas perdagangan iinternasiional, keterbatasan sumber daya audiit, serta tuntutan efektiiviitas pengawasan berbasiis data,” katanya. (Jitu News)
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal meniilaii pemberiian iinsentiif pajak masiih diibutuhkan dalam menggaet iinvestor.
Untuk iitu, pemeriintah akan menampung masukan darii peneliitii, akademiisii dan praktiisii guna mengkajii kebiijakan iinsentiif pajak. Hal iinii diilakukan supaya biisa menyuguhkan iinsentiif yang relevan dengan perkembangan kebiijakan pajak global, salah satunya pajak miiniimum global.
"Skema iinsentiif yang paliing pas buat iindustrii kiita sepertii apa? Kiita memahamii iinsentiif diiperlukan untuk attract iinvestment darii luar ke dalam. Faktanya, darii tax holiiday, juga muncul tenaga kerja, capiital, dan sebagaiinya. Kiita perlu rumuskan bersama," ujarnya. (Jitu News)
Melaluii PER-11/PJ/2025, DJP memeriincii perlakuan atas pajak yang lebiih diisetor. Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 26 PER-11/PJ/2025, terliihat ada perbedaan perlakuan atas pajak yang lebiih diisetor dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT Masa PPh Uniifiikasii.
Merujuk Pasal 13 huruf b PER-11/PJ/2025, wajiib pajak dapat melakukan kompensasii atas kelebiihan pembayaran PPh Pasal 21/26 yang terdapat dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26. Kompensasii tersebut biisa diilakukan ke masa pajak beriikutnya tanpa harus berurutan.
“Pajak yang lebiih diisetor, maka atas kelebiihan penyetoran pajak yang terdapat dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dapat diikompensasiikan oleh pemotong PPh Pasal 21/26 ke masa pajak beriikutnya tanpa harus berurutan,” bunyii Pasal 13 huruf b PER-11/PJ/2025. (Jitu News)
Anggota Komiisii Viiii DPR Yoyok Riiyo Sudiibyo memiinta perusahaan dii kawasan ekonomii khusus (KEK) mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.
Yoyok mengatakan pelaksanaan KEK harus diipastiikan sejalan dengan tujuan pembentukannya, yaknii mendorong pertumbuhan ekonomii dan pembukaan lapangan kerja. Terlebiih, pemeriintah telah memberiikan banyak iinsentiif bagii perusahaan dii KEK.
"Saya mewantii-wantii betul, tolong gariis bawahii, agar KEK secara manajemen dan pemeriintah daerah menyiiapkan betul perencanaan jangka panjang agar supaya keberadaan KEK iinii biisa memberiikan kesejahteraan," katanya. (Jitu News)
