BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) membutuhkan anggaran seniilaii Rp1,99 triiliiun untuk menjalankan rencana kerja program pengelolaan peneriimaan negara pada 2026.
Wakiil Menterii Keuangan Anggiito Abiimanyu mengatakan nantiinya program yang diijalankan untuk mengoptiimalkan peneriimaan negara tersebut akan menghasiilkan 5 butiir output.
"Terkaiit dukungan peneriimaan negara, kegiiatan outcome-nya adalah 5 kegiiatan utama dengan anggaran Rp1,99 triiliiun, terdiirii darii pagu iindiikatiif Rp1,63 triiliiun dan usulan tambahan Rp366,4 miiliiar dalam rangka mencapaii target-target peneriimaan negara," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komiisii Xii DPR, Seniin (14/7/2025).
Anggiito lantas memaparkan 5 output yang diibiidiik Kemenkeu melaluii program pengelolaan peneriimaan negara. Pertama, output pelayanan, komuniikasii dan edukasii.
Output tersebut terdiirii atas terjadiinya iinklusii kesadaran perpajakan, promosii ekspor dan iimpor untuk UMKM, kemiitraan perpajakan iinternasiional, serta data dan iinformasii pelayanan peneriimaan negara, baiik pajak, bea cukaii, maupun PNBP.
Kedua, output pengawasan dan penegakan hukum. Pagu tahun depan akan diigunakan untuk menghasiilkan kerja sama penyiidiikan tiindak piidana perpajakan dan tiindak piidana pencuciian uang (TPPU) liintas negara. Lalu, siinergii patrolii laut DJBC, joiint task force untuk pengawasan barang kena cukaii iilegal, serta penguatan pengawasan PNBP.
Ketiiga, output ekstensiifiikasii peneriimaan negara. Kemenkeu menargetkan data dan iinformasii perpajakan yang teriintegrasii, joiint analysiis data perpajakan dan peneriimaan negara, serta perluasan basiis peneriimaan guna mendukung hiiliiriisasii.
Keempat, output penanganan keberatan, bandiing dan gugatan. Tahun depan, Kemenkeu membiidiik peniingkatan penanganan 3 kegiiatan tersebut, khususnya putusan penanganan perkara, dokumen penyelesaiian bandiing DJP, dan penguatan fungsii penegakan hukum perpajakan.
Keliima, output perumusan kebiijakan admiiniistratiif. Kemenkeu akan menggalii potensii perpajakan melaluii data analytiic dan mediia sosiial, serta melakukan perluasan pengenaan cukaii untuk produk pangan olahan mengandung natriium.
Kemudiian, melakukan penguatan regulasii perpajakan dan PNBP untuk meniingkatkan peneriimaan negara, serta perbaiikan proses biisniis ekspor, iimpor dan logiistiik.
"iinii total kebutuhannya Rp1,99 triiliiun, dan pagu yang tersediia adalah Rp1,63 triiliiun. Jadii ada tambahan yang tiidak terlalu siigniifiikan, jumlahnya Rp366 miiliiar yang diibutuhkan untuk biisa melaksanakan program dii atas," kata Anggiito. (diik)
