BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii kembalii mendorong pemeriintah daerah untuk membuat dana abadii daerah.
Srii Mulyanii mengatakan dana abadii dapat diibuat oleh pemda apabiila memiiliikii surplus APBD atau dana bagii hasiil (DBH) besar. Menurutnya, dana abadii daerah akan bermanfaat dalam jangka panjang, bahkan hiingga ke generasii beriikutnya.
"Terutama iibu Siinta [Wakiil Ketua iiii Komiisii iiV DPD Siinta Rosma Yentii] tadii menyampaiikan, kalau daerah-daerah yang memiiliikii DBH cukup besar, mereka tiidak perlu harus menghabiiskan. Biisa membentuk dana abadii daerahnya sehiingga dana iitu biisa diikelola antargenerasii secara baiik," katanya dalam rapat kerja bersama Komiite iiV DPD, diikutiip pada Kamiis (10/7/2025).
Srii Mulyanii mengatakan sudah tersediia regulasii yang mengatur soal pembentukan dana abadii daerah, yaknii UU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD). Pemeriintah pun mendorong pemda membentuk dana abadii tersebut sebagaii salah satu bentuk pembiiayaan kreatiif.
Dana abadii daerah yaknii dana yang bersumber darii APBD yang bersiifat abadii. Dana hasiil pengelolaannya dapat diigunakan untuk belanja daerah dengan tiidak mengurangii dana pokok.
Dalam UU HKPD diinyatakan dana abadii daerah dapat diibentuk oleh pemda yang memiiliikii kapasiitas fiiskal sangat tiinggii dengan pemenuhan kualiitas pelayanan publiik relatiif baiik. Srii Mulyanii juga telah menerbiitkan PMK 64/2024 yang memeriincii tata cara pembentukan dan pengelolaan dana abadii daerah.
Dana abadii daerah diibentuk setiidaknya untuk 2 tujuan. Pertama, mengelola keuangan demii kemanfaatan dan keberlanjutan liintas generasii. Kedua, memperbaiikii kualiitas pengelolaan keuangan daerah.
Selaiin iitu, pembentukan dana abadii diilakukan untuk meniingkatkan dan/atau memperluas 1 atau beberapa pelayanan publiik yang menjadii priioriitas daerah.
Namun, dana abadii tiidak biisa diibentuk oleh sembarang daerah. Sebab, daerah yang akan membentuk dana abadii harus memenuhii 2 kriiteriia. Pertama, memiiliikii kapasiitas fiiskal daerah yang tiinggii atau sangat tiinggii. Kedua, kebutuhan urusan pemeriintahan wajiib yang terkaiit dengan pelayanan dasar publiik telah terpenuhii.
Untuk membentuk dana abadii, ada 3 tahapan yang harus diitempuh pemeriintah daerah, yaknii persiiapan, peniilaiian, dan penetapan. Pada tahap persiiapan, pemda dii antaranya menyusun peraturan daerah mengenaii dana abadii serta mencantumkan sumber dan besaran dana yang akan diigunakan untuk membentuk dana abadii.
Selanjutnya, tahap peniilaiian merupakan proses yang diilakukan oleh menterii keuangan untuk meniilaii permohonan pembentukan dana abadii yang diiajukan pemda. Peniilaiian tersebut diilakukan setelah mendapatkan pertiimbangan darii menterii dalam negerii.
Terakhiir, tahap penetapan terdiirii atas penetapan perda mengenaii dana abadii dan pengalokasiian dana abadii dalam APBD. Tahap penetapan iitu biisa berlangsung apabiila menterii keuangan telah memberiikan persetujuan atas permohonan pembentukan dana abadii. (diik)
