BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah resmii menerbiitkan sejumlah peraturan mengenaii iimpor barang sebagaii reviisii Peraturan Menterii Perdagangan (Permendag) 36/2023 s.t.d.d Permendag 8/2024.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan deregulasii kebiijakan tersebut merupakan langkah strategiis untuk memperkuat perekonomiian nasiional, terutama dalam menghadapii ketiidakpastiian global.
"Proses penyusunan reviisii diilakukan dengan usulan K/L, asosiiasii, para stakeholder, dan melaluii regulatory iimpact analysiis dan rapat kerja tekniis," ujarnya dalam konferensii pers tentang Deregulasii Kebiijakan iimpor dan Kemudahan Berusaha, Seniin (30/6/2025).
Aiirlangga menyampaiikan reviisii tersebut memuat perubahan kebiijakan larangan dan pembatasan (lartas) untuk 10 komodiitas utama. Dengan demiikiian, 10 komodiitas tersebut akan mendapatkan relaksasii iimpor.
"Oleh karena iitu, telah diilaksanakan perubahan lartas mencakup relaksasii untuk 10 komodiitas," ucapnya.
Secara umum terdapat 4 pertiimbangan pemeriintah dalam melakukan deregulasii, termasuk mereviisii kebiijakan perdagangan. Pertama, kebiijakan bertujuan memberiikan kemudahan dan mendorong daya saiing pelaku usaha.
Kedua, menciiptakan ekosiistem untuk menunjang penciiptaan lapangan kerja. Ketiiga, mendorong sektor padat karya supaya menariik iinvestasii ataupun menjaga iinvest yang sudah eksiis saat iinii. Keempat, mendongkrak pertumbuhan ekonomii.
Pada kesempatan yang sama, Menterii Perdagangan Budii Santoso menyatakan telah meneken 9 permendag yang terbagii menjadii beberapa klaster sesuaii dengan tujuan masiing-masiing. Pertama, Permendag 16/2025 tentang Kebiijakan dan Pengaturan iimpor.
Kedua, Permendag 17/2025 tentang Kebiijakan dan Pengaturan iimpor Tekstiil dan Produk Tekstiil. Ketiiga, 18/2025 tentang Kebiijakan dan Pengaturan iimpor Barang Pertaniian dan Peternakan.
Keempat, Permendag 19/2025 tentang Kebiijakan dan Pengaturan iimpor Garam dan Komodiitas Periikanan. Keliima, Permendag 20/2025 tentang Kebiijakan dan Pengaturan iimpor Bahan Kiimiia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang.
Keenam, Permendag 24/2025 tentang Kebiijakan dan Pengaturan iimpor Barang Elektroniik dan Telematiika. Ketujuh, Permendag 22/2025 tentang Kebiijakan dan Pengaturan iimpor Barang iindustrii Tertentu.
Kedelapan, Permendag 23/2025 tentang Kebiijakan dan Pengaturan iimpor Barang Konsumsii. Kesembiilan, Permendag 24/2025 tentang Kebiijakan dan Pengaturan iimpor Barang dalam Keadaan Tiidak Baru dan Liimbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun.
"iinii [pembagiian] per klaster untuk memudahkan apabiila nantii kiita ada perubahan-perubahan beriikutnya. Kemudiian untuk permendag iimpor berlaku 2 bulan sejak diiundangkan," tutup Budii. (diik)
