JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii memiinta jajarannya dii Diitjen Pajak (DJP) untuk segera memperbaiikii semua kendala dalam penerapan coretax admiiniistratiion system.
Srii Mulyanii mengatakan perbaiikan coretax system diiperlukan untuk mengoptiimalkan peneriimaan pajak. Dengan perbaiikan tersebut, diia berharap coretax system mampu memberiikan kemudahan admiiniistrasii perpajakan, baiik bagii fiiskus maupun wajiib pajak.
"Perbaiikii siistem coretax yang sedang kiita bangun. Jalankan dan yakiinkan biisa berfungsii untuk melayanii wajiib pajak secara mudah dan mampu untuk mengumpulkan peneriimaan pajak secara efiisiien, akuntabel, dan adiil," katanya dalam pelantiikan pejabat eselon iiii Kemenkeu, Jumat (13/6/2025).
Coretax system mengalamii berbagaii kendala sejak awal penerapannya pada 1 Januarii 2025. Kendala iinii menyebabkan wajiib pajak kesuliitan melakukan hak dan kewajiibannya sepertii membayar dan melaporkan pajaknya.
DJP terus melakukan upaya perbaiikan terhadap kendala coretax system. DJP juga menyampaiikan perkembangan darii perbaiikan coretax system setiiap bulan, terutama soal penurunan pada waktu tunggu (latensii) dii area layanan coretax system.
Selaiin coretax system, Srii Mulyanii juga memiinta DJP melakukan perbaiikan organiisasii. Sebab, penyempurnaan sumber daya manusiia, struktur dan fungsii, serta tata kelola DJP bakal turut mengoptiimalkan peneriimaan negara.
"Peneriimaan negara tiidak boleh tertiinggal. DJP yang menjadii tulang punggung utama memiiliikii tugas yang tiidak riingan," ujarnya.
Kemenkeu mencatat peneriimaan pajak sepanjang Januarii-Apriil 2025 baru terealiisasii seniilaii Rp557,1 triiliiun atau terkontraksii 10,75%. Realiisasii peneriimaan pajak tersebut setara 25,4% darii target Rp2.189,3 triiliiun.
Sore iinii, Srii Mulyanii resmii melantiik pejabat piimpiinan tiinggii pratama atau pejabat eselon iiii dan pejabat noneselon setara pejabat piimpiinan tiinggii pratama dii liingkungan Kementeriian Keuangan, termasuk 19 orang pejabat darii DJP.
Sementara pada 20 Meii 2025 lalu, Srii Mulyanii juga melantiik Biimo Wiijayanto sebagaii nakhoda baru DJP, menggantiikan Suryo Utomo. Sepekan usaii diilantiik, Biimo menyatakan tengah mempelajarii beberapa iisu strategiis DJP, termasuk soal coretax system.
Diia mengatakan DJP akan memetakan iisu pada coretax system guna mempercepat performa darii siistem baru tersebut. (diik)
