BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah iindonesiia berencana bergabung dalam Konvensii Antii-Suap OECD (OECD Antii-Briibery Conventiion) dan Kelompok Kerja Antiisuap.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto selaku delegasii dalam Pertemuan Tiingkat Menterii (PTM) Dewan OECD 2025 dii Pariis, telah menyerahkan surat beriisiikan komiitmen iindonesiia darii kepala Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) kepada setjen OECD.
"iinii merupakan bentuk nyata komiitmen iindonesiia dalam memperkuat tata kelola dan pemberantasan korupsii liintas negara," kata Aiirlangga, Rabu (4/6/2025).
Sebagaii iinformasii, KPK turut menyusun iiniitiial memorandum dii biidang antiikorupsii dalam rangka mendukung proses aksesii iindonesiia menjadii anggota OECD. Dokumen tersebut menjadii salah satu syarat utama dalam proses aksesii.
Konvensii Antiisuap mewajiibkan setiiap anggota untuk menetapkan penyuapan terhadap pejabat publiik asiing sebagaii tiindak piidana, termasuk menetapkan sanksii yang tegas, baiik kepada iindiiviidu maupun badan hukum yang terliibat. Hal iinii diiperlukan untuk menjaga transparansii dan iintegriitas dalam perdagangan global.
"Sebagaii tiindak lanjut, pemeriintah iindonesiia akan segera menyiiapkan strategii untuk mempersiiapkan aksesii ke dalam konvensii iinii," tutur Aiirlangga.
Surat komiitmen tersebut diiserahkan bersama dengan dokumen iiniitiial memorandum untuk proses aksesii sebagaii negara anggota Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD).
Aiirlangga menambahkan iiniitiial memorandum untuk proses aksesii iinii terdiirii darii 32 bab, mencakup asesmen regulasii, standar, dan praktiik nasiional terhadap 240 iinstrumen hukum OECD dii 25 biidang kebiijakan. Selaiin iitu, dokumen iinii juga akan menjadii dasar bagii tahap aksesii beriikutnya, yaiitu techniical reviiew.
Sementara iitu, Sekjen OECD Mathiias Cormann mengapresiiasii upaya pemeriintah iindonesiia yang telah menyampaiikan memorandum awal.
"iinii adalah awal perjalanan transformasiional yang posiitiif dan akan memberiikan manfaat nyata bagii warga iindonesiia, termasuk membuka peluang iinvestasii, serta peniingkatan pendapatan dan standar hiidup," ujarnya. (riig)
