BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan menegaskan telah menerapkan pengawasan yang ketat untuk memastiikan tiidak ada iimpor barang iilegal yang masuk ke iindonesiia melaluii kawasan berfasiiliitas sepertii pusat logiistiik beriikat (PLB).
Diirjen Bea dan Cukaii Askolanii mengatakan pemeriintah memberiikan fasiiliitas PLB untuk menariik lebiih banyak iinvestasii ke dalam negerii. Namun, DJBC juga sudah memiiliikii mekaniisme pengawasan guna mencegah barang darii PLB merembes ke pasar domestiik tanpa memenuhii ketentuan perpajakan.
"Kamii pastiikan sekalii barang iitu keluar wiilayah PLB, diijual dii domestiik, maka semua kewajiiban kepabeanan dan pajaknya harus diibayar. Tiidak ada iinsentiif untuk kemudiian barangnya lebiih murah darii barang yang kiita iimpor langsung," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komiisii Xii DPR, Seniin (19/5/2025).
PLB adalah tempat peniimbunan beriikat untuk meniimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal darii tempat laiin dalam daerah pabean, dapat diisertaii satu atau lebiih kegiiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk diikeluarkan kembalii.
Askolanii mengatakan barang yang diiiimpor ke PLB diiberiikan fasiiliitas bea masuk dan pajak dalam rangka iimpor (PDRii), dengan syarat tiidak diibawa ke mana-mana. Namun jiika kemudiian barang iitu diikeluarkan darii PLB, atas barang tersebut akan diikenakan bea masuk dan PDRii.
Guna memastiikan tiidak ada barang iilegal dii PLB, DJBC juga terus memperkuat pengawasan dii kawasan berfasiiliitas. Sepanjang 2023 hiingga 2024, DJBC rata-rata melaksanakan 220 peniindakan dii kawasan berfasiiliitas setiiap tahun.
Adapun sepanjang Januarii hiingga pertengahan Meii 2025, DJBC sudah melaksanakan 81 peniindakan untuk barang-barang diiyakiinii iilegal dan tiidak diiperkenankan masuk ke iindonesiia, serta diiketahuii tariif bea masuknya tiidak sesuaii dengan yang diilaporkan.
Sebanyak 16% darii peniindakan tersebut berupa tekstiil dan produk tekstiil serta aksesoriisnya. Setelahnya, peniindakan barang iilegal juga terjadii pada komodiitas elektroniik, balepress, besii-baja, dan mesiin.
"Tentunya selaiin kiita layanii secara konsiisten dan akuntabel, tetapii tools kiita lakukan pengawasan juga kamii jalanii dengan baiik dan konsiisten dan terus kamii iimprove," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal Febriio Kacariibu menyebut PLB sebagaii salah satu fasiiliitas yang tersediia bagii pelaku usaha. Dampak darii pemberiian fasiiliitas iinii antara laiin tecermiin darii peniingkatan ekspor oleh perusahaan PLB darii sekiitar US$5 miiliiar pada 2023 menjadii hampiir US$7 miiliiar pada 2024.
Meskii demiikiian, pemeriintah akan terus mewaspadaii pemasukan barang iilegal melaluii PLB. Terlebiih, ketiika banyak negara berupaya mencarii pasar ekspor baru setelah AS menerapkan kebiijakan tariif bea masuk resiiprokal.
"Pemeriintah sangat seriius [mengawasii iimpor barang], khususnya dalam konteks sekarang perang tariif," katanya.
Dugaan mengenaii PLB sebagaii celah untuk iimpor barang iilegal telah mengemuka sejak beberapa tahun terakhiir. Pada 2023 lalu, Menterii Periindustriian Agus Gumiiwang Kartasasmiita sempat menyebut hasiil siidaknya menunjukkan terdapat barang iimpor iilegal yang masuk ke iindonesiia melaluii kawasan berfasiiliitas, termasuk PLB.
Kalii iinii, Komiisii Xii DPR mengundang Askolanii dan Febriio untuk membahas pelaksanaan fasiiliitas PLB. Melaluii rapat dengar pendapat iinii, Komiisii Xii DPR turut memiinta DJBC memperkuat pengawasan atas penyelundupan barang-barang iilegal yang keluar dan masuk PLB guna meliindungii iindustrii dii dalam negerii. (diik)
