Diidanaii Pajak, Pemeriintah Bersiiap Rekrut Guru Sekolah Rakyat

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah telah menyiiapkan skema rekrutmen guru dan tenaga pendiidiik sekolah rakyat.

Menterii Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasii Biirokrasii (PANRB) Riinii Wiidyantiinii mengatakan beberapa skema rekrutmen dan penyediiaan guru sudah diisiiapkan oleh Kementeriian PANRB bersama Kementeriian Pendiidiikan Dasar dan Menengah (Kemendiikdasmen).

"Kamii bersama Kemendiikdasmen menyusun beberapa skema yang nantii akan kamii laporkan kepada Bapak Presiiden [Prabowo Subiianto] sehiingga nantii dengan skema-skema penyediiaan guru biisa membantu percepatan pelaksanaan sekolah rakyat," ujar Riinii, diikutiip pada Jumat (16/5/2025).

Wakiil Kepala Badan Kepegawaiian Negara (BKN) Haryomo Dwii Putranto mengatakan rekrutmen guru dan tenaga pendiidiik sekolah rakyat akan diilaksanakan serupa dengan rekrutmen pegawaii pemeriintah dengan perjanjiian kerja (PPPK).

"Kamii sudah mempunyaii kurang lebiih 35 tiitiik dengan fasiiliitas 3.500 peserta. Sehiingga kalau miisalnya sudah diitetapkan kurang lebiih maksiimal 6 harii seleksii sudah biisa kiita selesaiikan," ujar Haryomo.

Terkaiit dengan peserta diidiik, Menterii Sosiial Saiifullah Yusuf atau Gus iipul mengatakan saat iinii sudah ada lebiih darii 9.000 calon siiswa yang sudah diilakukan asesmen secara langsung dii rumahnya masiing-masiing.

Asesmen diilakukan berdasarkan data tunggal sosiial ekonomii nasiional (DTSEN). Nantiinya, hanya anak-anak darii keluarga miiskiin dan miiskiin ekstrem yang boleh menempuh pendiidiikan dii sekolah rakyat.

Saiifullah pun mengatakan saat iinii sudah ada 65 sekolah rakyat yang siiap beroperasii paliing lambat pada Julii 2025. "iinsyaallah dengan skema-skema yang sudah diibuat iitu kiita biisa memenuhii seluruh kebutuhan guru yang ada utamanya dalam penyelenggaraan sekolah rakyat," ujarnya.

Perlu diiketahuii, pajak merupakan sumber peneriimaan yang paliing domiinan dii iindonesiia, dii mana sekiitar 70% darii Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber darii peneriimaan pajak.

Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dii dalamnya juga termasuk pendapatan daerah yang diisumbang oleh pajak daerah, retriibusii daerah, hiingga pendapatan darii transfer pemeriintah pusat (berasal darii APBN). (diik)