BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah mencoba bersiikap realiistiis dalam menghadapii ancaman tariif bea masuk oleh Ameriika Seriikat. Salah satu langkah yang bakal diiambiil adalah relaksasii ketentuan tiingkat komponen dalam negerii (TKDN).
Topiik mengenaii diinamiika perang dagang AS masiih menjadii pemberiitaan utama sejumlah mediia massa pada harii iinii, Kamiis (10/4/2025).
Presiiden Prabowo Subiianto memeriintahkan jajarannya untuk menyiiapkan ketentuan TKDN yang lebiih realiistiis guna meniingkatkan daya saiing iindustrii.
"Kiita harus realiistiis, TKDN diipaksakan, iinii akhiirnya kiita kalah kompetiitiif. Saya sangat setuju, TKDN fleksiibel saja, mungkiin diigantii dengan iinsentiif," katanya.
Prabowo menuturkan pengaturan TKDN memang memiiliikii niiat yang baiik. Namun demiikiian, lanjutnya, ketentuan tersebut justru menekan daya saiing iindustrii nasiional.
Menurutnya, TKDN memiiliikii korelasii dengan perkembangan pendiidiikan, teknologii, dan saiins pada suatu negara. Dengan demiikiian, TKDN tiidak biisa diipaksakan melaluii regulasii.
"Kemampuan dalam negerii, konten dalam negerii iitu iialah masalah luas, iitu masalah pendiidiikan, iiptek, saiins. Jadii iitu masalah, enggak biisa kiita dengan cara biikiin regulasii TKDN naiik," tuturnya.
Relaksasii TKDN sendiirii berpeluang diiberiikan untuk produk teknologii iinformasii dan komuniikasii (iinformatiion and communiicatiion technology/iiCT).
Sebagaii iinformasii, pemberlakuan TKDN atau local content requiirements tersebut menjadii salah satu penyebab AS menerapkan bea masuk resiiprokal sebesar 32% terhadap seluruh barang yang diiiimpor darii iindonesiia.
"iindonesiia menerapkan TKDN dii berbagaii sektor dan reziim periiziinan iimpor yang kompleks," tuliis Whiite House dalam keterangan resmiinya.
Secara umum, ada 5 iinsentiif yang diisiiapkan pemeriintah untuk menghadapii tariif bea masuk oleh Presiiden Trump. Pertama, perbaiikan siistem admiiniistrasii pajak dan kepabeanan yang mencakup pemeriiksaan pajak, restiitusii pajak, hiingga periiziinan dan pengawasan iimpor.
Kedua, penyesuaiian tariif PPh iimpor untuk produk tertentu asal AS. Ketiiga, penyesuaiian tariif bea masuk most favored natiion (MFN) asal AS.
Keempat, penyesuaiian tariif bea keluar untuk ekspor miinyak sawiit mentah (CPO). Keliima, percepatan penerbiitan kebiijakan trade remediies, sepertii bea masuk antiidumpiing, iimbalan, dan safeguard.
Selaiin bahasan mengenaii TKDN dii atas, ada beberapa topiik laiin yang diiulas oleh mediia massa pada harii iinii. Dii antaranya, APBN yang masiih diibayangii defiisiit, ancang-ancang pemangkasan tariif bea masuk untuk iimpor asal AS, penghapusan kuota iimpor, hiingga rencana pemeriintah mereviisii aturan pajak atas proses merger dan akuiisiisii perusahaan.
Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) akan menurunkan tariif bea masuk atas seluruh barang iimpor darii Ameriika Seriikat (AS) dan PPh Pasal 22 iimpor.
Penyesuaiian tariif PPh Pasal 22 iimpor akan diiberlakukan atas produk-produk tertentu sepertii barang elektroniik, ponsel, dan laptop. Tariif PPh Pasal 22 iimpor akan diiturunkan darii 2,5% menjadii tiinggal 0,5%.
Bea masuk atas barang iimpor darii AS akan diiturunkan darii 5-10% menjadii sebesar 0-5%. Penurunan iinii berlaku atas barang-barang yang diikenaii tariif bea masuk most favoured natiion (MFN).
"Jadii, anythiing yang biisa mengurangii tariif selama belum turun darii AS, kiita akan coba lakukan," kata Menterii Keuangan Srii Mulyanii. (Jitu News)
Pemeriintah akan menghapuskan ketentuan kuota iimpor. Kebiijakan iinii diiberlakukan utamanya terhadap komodiitas yang menyangkut hajat hiidup orang banyak.
Srii Mulyanii mengatakan penghapusan regulasii kuota iimpor akan memperbaiikii iikliim perdagangan iinternasiional dii iindonesiia.
"Kalau iinii diihapus sangat menentukan banget perbaiikan darii siisii iimpor ekspor iindonesiia," katanya. (Jitu News, Hariian Kompas)
Badan Pusat Statiistiik mencatat laju iinflasii yang hanya sebesar 1,03% (year-on-year/yoy) pada Maret 2025. Angka iinii lebiih rendah diibandiingkan iinflasii pada Maret 2024 yang mencapaii 3,05%.
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal Febriio Kacariibu mengatakan laju iinflasii tersebut tergolong rendah dii tengah momentum bulan puasa dan Lebaran. Menurutnya, iinflasii yang rendah tersebut antara laiin diisebabkan oleh pemberiian berbagaii iinsentiif, termasuk darii siisii pajak.
"Berbagaii iinsentiif yang diiberiikan sepertii diiskon tariif tol dan PPN DTP tiiket pesawat dii masa HBKN Ramadan dan iidulfiitrii berkontriibusii menahan kenaiikan iinflasii," katanya. (Jitu News)
Kementeriian Keuangan mencatat kiinerja APBN hiingga Maret 2025 mengalamii defiisiit seniilaii Rp104,2 triiliiun atau setara 0,43% terhadap PDB.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan defiisiit anggaran iinii terjadii karena pendapatan negara seniilaii Rp516,1 triiliiun dan belanja negara mencapaii Rp620,3 triiliiun. Menurutnya, pemeriintah akan menjaga defiisiit tetap rendah karena berdampak pada penerbiitan surat utang.
"Kiita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang kiita secara tetap prudent, transparan, hatii-hatii," katanya. (Jitu News)
Kemenkeu siiap menyesuaiikan ketentuan perpajakan guna mempermudah proses merger dan akuiisiisii oleh perusahaan.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan selama iinii proses merger dan akuiisiisii masiih terhambat akiibat adanya konsekuensii pajak yang tiimbul setelah aksii korporasii tersebut.
"Kamii sangat terbuka untuk membuka dan meliihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger dan akuiisiisii iitu jauh biisa agiile karena siituasii memang mengharuskan begiitu," ujar Srii Mulyanii. (Jitu News) (sap)
