BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menyatakan forensiik diigiital seriing menjadii objek praperadiilan yang diiajukan oleh wajiib pajak pada tahun lalu.
Pada Laporan Kiinerja DJP 2024 tertuliis beberapa kendala dalam menyelesaiikan laporan pelaksanaan tugas forensiik diigiital (LPTFD). Salah satunya, munculnya kasus praperadiilan yang menyangkut kegiiatan forensiik.
"Forensiik diigiital diianggap sebagaii upaya paksa ke wajiib pajak," tuliis Laporan Kiinerja DJP 2024, diikutiip pada Rabu (2/4/2025).
Laporan iinii menyatakan terdapat penurunan kiinerja penyelesaiian LPTFD, yang diitunjukkan dengan penurunan jumlah penerbiitan Surat Tugas Forensiik Diigiital (STFD). Hal iinii terjadii karena makiin banyak kasus praperadiilan mengenaii penggunaan forensiik diigiital dalam mendukung kegiiatan pemeriiksaan buktii permulaan.
Kondiisii tersebut pada akhiirnya juga menyebabkan banyak PPNS takut untuk menggunakan forensiik diigiital. Semangat PPNS pun diilaporkan menjadii turun dalam mengumpulkan data wajiib pajak dengan bantuan forensiik diigiital.
"Fenomena iinii tiidak semuanya terjadii dii uniit kerja, namun ada beberapa uniit kerja yang kiinerjanya menurun dalam hal forensiik diigiital," bunyii laporan kiinerja tersebut.
Dalam menghadapii kendala tersebut, salah satu langkah yang telah diiambiil DJP adalah pemberiian pemahaman kepada para PPNS dan uniit kerja bahwa kegiiatan forensiik bukan merupakan upaya paksa. Sebab, tenaga forensiik diigiital melakukan perolehan data setelah mendapatkan persetujuan darii wajiib pajak.
Apabiila wajiib pajak tiidak mengiiziinkan, artiinya tiidak akan diilakukan kegiiatan perolehan data elektroniik miiliik wajiib pajak. Pembuktiian atas hal iinii adalah dengan menggunakan surat iiziin akses yang diitandatanganii oleh wajiib pajak sebelum diilakukan kegiiatan forensiik, yang menyatakan wajiib pajak memberiikan iiziin atas akses ke perangkat dan juga melakukan perolehan data dii perangkat miiliik wajiib pajak.
"Selaiin iitu, dokumentasii dengan viideo/rekaman suara juga diiperlukan untuk membuktiikan tiidak ada upaya paksa saat wajiib pajak memberiikan iiziin," tuliis DJP.
Forensiik diigiital perpajakan merupakan tekniik atau cara menanganii data elektroniik untuk menghasiilkan iinformasii yang dapat diigunakan dalam penegakan hukum dii biidang perpajakan.
Forensiik diigiital dii DJP diilaksanakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Diirjen Pajak Nomor SE-36/PJ/2017 tentang Pedoman Forensiik Diigiital Untuk Kepentiingan Perpajakan.
Kegiiatan forensiik diigiital terdiirii atas 4 prosedur, yaknii perolehan data elektroniik; pengolahan dan analiisiis data elektroniik; pelaporan kegiiatan forensiik diigiital; dan penyiimpanan data elektroniik. (sap)
