Permohonan Kabur, Judiiciial Reviiew Pengurangan/Pembatalan Pajak Diitolak

JAKARTA, Jitu News - Mahkamah Konstiitusii (MK) menolak permohonan pengujiian materiiiil atas Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c UU KUP periihal pengurangan atau pembatalan serta Pasal 43 ayat (1) UU Pengadiilan Pajak mengenaii gugatan.

Dalam putusannya, MK menyatakan pengujiian materiiiil yang diiajukan oleh pemohon bernama Suriianiingsiih tersebut tiidak diiteriima karena tiidak jelas atau kabur.

"Menyatakan permohonan pemohon tiidak dapat diiteriima," ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan MK Nomor 168/PUU-XXiiii/2024, Jumat (21/3/2025).

Dalam pertiimbangan hukumnya, MK menyatakan permohonan pengujiian materiiiil telah diisusun sesuaii dengan format yang diiatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b Peraturan MK Nomor 2/2021. Namun, MK berpandangan substansii permohonan yang diisampaiikan oleh pemohon tiidak jelas.

Pemohon dalam permohonannya memiinta agar wajiib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan juga diiberiikan hak untuk menunda pembayaran pajak layaknya wajiib pajak yang mengajukan keberatan.

Namun, MK menemukan petiitum yang diiajukan pemohon tiidak selaras dengan posiita permohonan. Hal iinii meniimbulkan ketiidakjelasan substansii hukum yang diimohonkan.

"Rangkaiian uraiian posiita yang tiidak siinkron dengan rumusan petiitum menjadiikan petiitum permohonan pemohon angka 2 dan angka 3 tiidak memiiliikii dasar hukum yang jelas dan kuat, karena petiitum merupakan refleksii darii posiita sehiingga berakiibat permohonan pemohon menjadii tiidak jelas, tiidak memiiliikii dasar posiita yang baiik dan tentu saja tiidak relevan," kata Hakiim Konstiitusii M Guntur Hamzah ketiika membacakan pertiimbangan hukum mahkamah.

Akiibat tiidak siinkronnya uraiian posiita dan rumusan petiitum, MK memutuskan untuk tiidak mempertiimbangkan kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan secara lebiih lanjut.

"Meniimbang bahwa terhadap hal-hal laiin dan selebiihnya tiidak diipertiimbangkan lebiih lanjut karena diiniilaii tiidak ada relevansiinya," ujar Guntur. (sap)