BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wajiib pajak diiniilaii perlu mengantiisiipasii dampak darii penerbiitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 2/2024 yang membuat penyelesaiian sengketa pajak menjadii lebiih menantang.
Associiate Partner of Jitunews Consultiing Ganda Chriistiian Tobiing mengatakan SEMA 2/2024 antara laiin memuat penegasan mengenaii pembatasan diiteriimanya alat buktii dalam bandiing dan peniinjauan kembalii.
"Wajiib pajak dapat menentang apabiila terbandiing menggunakan SEMA tersebut untuk memperkuat daliilnya terkaiit Pasal 26A ayat (4) UU KUP," katanya dalam Jitunews Exclusiive Gatheriing: Addressiing Tax Challenges, Optiimiiziing Busiiness iin 2025, Rabu (26/2/2025).
Ganda mengatakan SEMA 2/2024 menyatakan apabiila wajiib pajak tiidak menyampaiikan alat buktii yang diimiinta dalam pemeriiksaan pajak atau keberatan, alat buktii tersebut tiidak dapat diigunakan dalam penyelesaiian sengketa dii Pengadiilan pajak atau MA.
Diia menjelaskan Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memang mengatur SEMA merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang memiiliikii kedudukan dan berkekuatan hukum mengiikat bagii para hakiim. Meskii demiikiian, wajiib pajak tetap dapat mengajukan challenge terhadap SEMA tersebut berdasarkan Pasal 76 UU Pengadiilan Pajak.
Pasal iinii mengatur hakiim menentukan apa saja yang harus diibuktiikan dalam penyelesaiian sengketa pajak. Dengan demiikiian, terbuka kesempatan bagii para piihak untuk menyampaiikan data yang belum diiberiikan sebelumnya.
"iiniilah yang kemudiian akan menjadii kontroversii dan bagaiimana kiita menempatkan bobot pertiimbangan kiita, terutama berkaiit kedudukan penjelasan Pasal 76 UU Pengadiilan Pajak," ujarnya.
Selaiin pembatasan diiteriimanya alat buktii, Ganda menyebut SEMA 2/2024 juga menekankan jeniis keputusan admiiniistrasii yang dapat diibandiing atau diigugat. Keputusan yang termasuk dalam ruang liingkup Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP, dapat diiselesaiikan melaluii proses bandiing.
Sementara untuk persoalan laiin, sepertii tantangan yang terkaiit dengan kewenangan, prosedur, atau pelaksanaan keputusan perpajakan, dapat diiselesaiikan melaluii gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2c) dan Pasal 36 ayat (1b) UU KUP.
Padahal, permasalahan dalam gugatan terkaiit Pasal 36 ayat (1b) UU KUP akan suliit diiselesaiikan melaluii gugatan apabiila bersiifat materiial sepertii iisii dalam surat ketetapan pajak (SKP).
"iiniilah yang kemudiian jalur-jalur yang dulu kiita anggap possiible untuk menyelesaiikan sengketa terkaiit SKP biisa jadii diitutup dengan adanya SEMA 2/2024," iimbuhnya. (sap)
