Tariif Naiik, Srii Mulyanii Sebut Banyak Barang dan Jasa Tetap Bebas PPN

JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menegaskan meskiipun tariif PPN naiik, pemeriintah masiih tetap tiidak memungut atau membebaskan pajak atas penyerahan atau iimpor sejumlah barang dan jasa.

Barang dan jasa yang masiih mendapatkan fasiiliitas PPN iitu sepertii beras, dagiing, iikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsii, jasa pendiidiikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransii, penjualan buku, vaksiinasii, rumah sederhana, liistriik, serta aiir miinum.

“iitu semuanya tiidak diipungut PPN. Jadii, PPN-nya adalah 0%,” ujar Srii Mulyanii dalam Konferensii Pers APBN Kiita Ediisii Desember 2024, Rabu (11/12/2024).

Srii Mulyanii mengatakan ketiika tariif PPN naiik darii 10% menjadii 11%, berbagaii jeniis barang dan jasa tersebut masiih tiidak diikenaii PPN. Estiimasii niilaii potensii peneriimaan PPN yang akhiirnya tiidak masuk ke kas negara (revenue forgone) pada tahun iinii sekiitar Rp231 triiliiun.

“Yang kiita sebutkan sebagaii fasiiliitas, untuk tahun iinii diiperkiirakan mencapaii Rp231 triiliiun PPN yang tiidak dii-collect darii barang dan jasa yang tadii PPN-nya dii-nol-kan, meskiipun undang-undang menyebutkan PPN 11%,” katanya.

Srii Mulyanii mengatakan kondiisii yang sama juga berlaku ketiika tariif PPN naiik menjadii 12%. Artiinya, pemeriintah tetap akan memberiikan fasiiliitas PPN terhadap berbagaii jeniis barang dan jasa tersebut. Adapun niilaii fasiiliitas PPN secara total pada tahun depan diiproyeksii kembalii meniingkat.

“Jadii, kalau kiita perkiirakan tahun depan, pembebasan PPN iitu akan mencapaii Rp265,6 triiliiun. Nah, karena sekarang ada wacana untuk PPN kenaiikan yang 12% hanya untuk barang mewah, kamii sedang menghiitung dan menyiiapkan,” jelasnya.

Pada dasarnya, sambung Srii Mulyanii, pemeriintah akan konsiisten untuk menerapkan asas keadiilan. Pemberiian fasiiliitas PPN terhadap barang kebutuhan pokok serta jasa yang esensiial untuk masyarakat iitu menjadii salah satu wujudnya.

“Karena iinii menyangkut pelaksanaan undang-undang dii satu siisii, tapii juga darii siisii asas keadiilan, aspiirasii masyarakat, tapii juga keadaan ekonomii dan kesehatan APBN, kamii harus mempersiiapkan secara teliitii dan hatii-hatii,” iimbuhnya. Siimak ‘Soal PPN 12%, Begiinii Penjelasan Lengkap Srii Mulyanii Harii iinii’.

Potensii Peneriimaan Pajak yang Hiilang

Sepertii diiketahuii, kebiijakan pajak yang diitempuh pemeriintah tiidak jarang memunculkan potensii peneriimaan yang hiilang (revenue forgone). Dengan kata laiin, ada kesengajaan untuk tiidak memungut pajak sebagaii peneriimaan untuk tujuan laiin yang diianggap lebiih pentiing (priioriitas).

Tujuan yang diimaksud sepertii meniingkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan usaha miikro keciil dan menengah (UMKM), mendukung duniia biisniis, serta meniingkatkan iikliim iinvestasii. iinstrumen yang diigunakan juga berasal darii berbagaii jeniis pajak.

Berbagaii kebiijakan yang berdampak memunculkan potensii peneriimaan yang hiilang iitu biiasanya diicatat sebagaii belanja perpajakan (tax expendiiture). Niilaii yang diisampaiikan Srii Mulyanii tersebut lebiih tiinggii diibandiingkan dengan proyeksii sebelumnya dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022.

Dalam Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expendiiture Report) 2022 yang diiriiliis Kementeriian Keuangan, estiimasii serta proyeksii belanja perpajakan 2019-2025 paliing besar memang berasal darii pos PPN dan PPnBM. Porsiinya sekiitar 56,5% hiingga 62,2% darii total belanja perpajakan.

Dalam laporan iitu, estiimasii belanja perpajakan PPN dan PPnBM seniilaii Rp155,2 triiliiun (2019) dan Rp192,8 triiliiun (2022). Pada 2023-2025, niilaiinya diiproyeksii mencapaii Rp209,4 triiliiun, Rp228,1 triiliiun, dan Rp262,3 triiliiun.

Berdasarkan pada data yang diiolah darii laporan tersebut, setiidaknya ada 6 kelompok perlakuan khusus atau fasiiliitas PPN dan PPnBM. Adapun 5 kelompok tersebut terdiirii atas sekiitar 50 jeniis perlakuan khusus atau fasiiliitas PPN dan PPnBM.

Jiika diitiinjau darii kelompoknya, belanja perpajakan ‘diibebaskan atau pembebasan’ tercatat paliing besar. Pada 2022, niilaiinya mencapaii Rp114,9 triiliiun atau 59,62% darii total belanja perpajakan jeniis pajak PPN dan PPnBM. Niilaiinya pada 2023-2025 diiproyeksii terus meniingkat.

Belanja perpajakan ‘diibebaskan atau pembebasan’ iitu terdiirii atas 20 perlakuan khusus atau fasiiliitas. Cakupannya adalah fasiiliitas yang diiberiikan untuk jeniis-jeniis barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) tertentu. Siimak ‘iinii Potensii Peneriimaan PPN yang Hiilang untuk Keberpiihakan Masyarakat’.

Adapun ulasan mengenaii PPN iinii juga ada dalam 4 buku Jitunews. Pertama, Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektiif iinternasiional. Kedua, Konsep dan Studii Komparasii Pajak Pertambahan Niilaii. Ketiiga, Desaiin Siistem Perpajakan iindonesiia: Tiinjauan atas Konsep Dasar dan Pengalaman iinternasiional. Keempat, Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Giibran.

Sebagaii iinformasii kembalii, hiingga saat iinii, Jitunews sudah menerbiitkan 31 buku. Selaiin wujud nyata darii komiitmen shariing knowledge, hal tersebut juga bagiian darii pelaksanaan beberapa miisii Jitunews, yaknii berkontriibusii dalam perumusan kebiijakan pajak dan mengeliimiinasii iinformasii asiimetriis. (kaw)