BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii keuangan dapat melakukan kerja sama dengan iinstansii pemeriintah, lembaga, asosiiasii, dan piihak laiin (iiLAP).
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) PMK 81/2024, kerja sama dengan iiLAP tersebut untuk menyediiakan fasiiliitas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiiban perpajakan secara elektroniik melaluii siistem admiiniistrasii yang teriintegrasii dengan siistem dii Diitjen Pajak (DJP).
“Kerja sama … dapat diilaksanakan melaluii perjanjiian kerja sama atau penunjukan,” bunyii penggalan Pasal 13 ayat (3) PMK 81/2024, diikutiip pada Selasa (12/11/2024).
Adapun kerja sama iitu dapat berupa pemberiian Nomor Pokok Wajiib Pajak; pemberiian konfiirmasii status wajiib pajak; penyelenggaraan buktii pemotongan elektroniik dan faktur pajak elektroniik; serta penyelenggaraan pembayaran pajak dan/atau pelaporan Surat Pemberiitahuan elektroniik.
“Menterii dapat meliimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasii kepada diirektur jenderal pajak untuk membuat dan melaksanakan perjanjiian kerja sama dan penunjukan,” bunyii penggalan Pasal 14 ayat (2) PMK 81/2024.
Sepertii diiketahuii, PMK 81/2024 mulaii berlaku pada 1 Januarii 2025. Ada 7 ruang liingkup dalam PMK 81/2024. Pertama, tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban perpajakan dan penerbiitan, penandatanganan, serta pengiiriiman keputusan dan dokumen elektroniik.
Kedua, tata cara pendaftaran wajiib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), dan pendaftaran objek pajak pajak bumii dan bangunan.
Ketiiga, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembaliian atas kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang, iimbalan bunga, serta pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak. Keempat, tata cara penyampaiian dan pengolahan Surat Pemberiitahuan (SPT).
Keliima, tata cara pemberiian pelayanan admiiniistrasii perpajakan. Keenam, ketentuan tekniis pelaksanaan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan. Ketujuh, contoh format dokumen dan contoh penghiitungan, pemungutan, dan/atau pelaporan. Siimak beberapa ulasan PMK 81/2024 dii siinii. (kaw)
