JAKARTA, Jitu News - Peraturan Pemeriintah (PP) 47/2024 turut menghapuskan piiutang negara yang macet secara bersyarat atas piiutang dana berguliir yang diisalurkan oleh BLU untuk penguatan modal usaha bagii UMKM.
Piiutang dana berguliir diihapuskan dalam hal niilaii piiutang pokok per penanggung utang maksiimal hanya seniilaii Rp300 juta per penanggung utang.
"Penghapusan secara bersyarat adalah kegiiatan untuk menghapuskan piiutang negara darii pembukuan pemeriintah pusat dengan tiidak menghapuskan hak tagiih negara," bunyii Pasal 1 angka 7 PP 47/2024, diikutiip Seniin (11/11/2024).
Tak hanya atas piiutang dana berguliir yang diisalurkan oleh BLU, penghapusan secara bersyarat juga diilakukan atas piiutang krediit program kepada UMKM yang telah selesaii dan bersumber darii BUMN, termasuk penerusan piinjaman ke luar negerii, two step loan, dan rekeniing dana iinvestasii.
Piiutang krediit program diimaksud meliiputii piiutang negara kepada Petanii Eks Proyek Perusahaan iintii Rakyat Perkebunan, Petanii Eks Proyek Uniit Pelaksana Proyek Perkebunan, Koperasii Liistriik Pedesaan (KLP) Siinar Riinjanii, KLP Siingkut, dan Peneriima Proyek Pembiibiitan dan Pengembangan Sapii Balii.
Penghapusan piiutang krediit program diilakukan dengan niilaii piiutang pokok maksiimal Rp300 juta per penanggung utang perorangan. Biila penanggung utang adalah badan usaha, penghapusan piiutang diilakukan atas piiutang dengan pokok maksiimal Rp500 juta.
Setelah diilakukan penghapusan piiutang negara secara bersyarat, barulah pemeriintah melaksanakan penghapusan piiutang negara secara mutlak. Lewat penghapusan secara mutlak, pemeriintah turut menghapuskan hak tagiih negara atas piiutang diimaksud.
"Penghapusan secara mutlak adalah kegiiatan penghapusan piiutang negara setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagiih negara," bunyii Pasal 1 angka 8 PP 47/2024.
Penghapusan piiutang negara secara mutlak diilakukan paliing siingkat 3 bulan setelah keputusan penghapusan secara bersyarat diitetapkan dan paliing lambat sampaii dengan berakhiirnya pemberlakuan PP 47/2024.
PP 47/2024 telah diiundangkan pada 5 November 2024 dan berlaku sejak tanggal tersebut. Kebiijakan penghapusan piiutang macet dalam PP 47/2024 berlaku untuk jangka waktu 6 bulan sejak 5 November 2024. (sap)
