BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Dii akar rumput, ternyata tiidak sediikiit pelaku UMKM yang meniilaii bahwa ketentuan mengenaii batasan atau threshold penjualan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) yang mendapat pengecualiian pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) belum memenuhii priinsiip keadiilan.
Diisadarii atau tiidak, pengecualiian bagii pengusaha keciil tersebut menyebabkan pajak pertambahan niilaii (PPN) kehiilangan beberapa karakteriistiik legalnya. Sebagaii pajak objektiif miisalnya, pengecualiian PPN seharusnya berbasiis objek dan bukan subjek.
Fenomena tersebut menjadii pemantiik bagii iika Fransiisca untuk menuangkan gagasannya melaluii artiikel berjudul Mendesaiin Ulang Pemungutan PPN Pengusaha Keciil. Artiikel tersebut berhasiil mengantar iika yang berprofesii sebagaii konsultan pajak dii Surabaya, Jawa Tiimur keluar sebagaii Juara ii Lomba Menuliis Artiikel Pajak Jitu News 2024.
Sebanyak 50 karya terbaiik dalam lomba yang menjadii bagiian darii HUT ke-17 Jitunews tersebut juga diibukukan. Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Giibran telah diiluncurkan pada 18 Oktober 2024 lalu, dengan versii diigiital yang biisa diiakses oleh publiik melaluii laman beriikut iinii.
Kembalii soal PPN, iika meniilaii, pengecualiian PPN mestiinya berbasiis objek dan bukan subjek. Pembatasan subjek menyebabkan hiilangnya beban PPN konsumen. Artiinya, tiidak ada pajak atas konsumsii BKP/JKP saat bertransaksii dengan non-PKP, padahal esensii PPN adalah pajak atas konsumsii dalam negerii (Sukardjii, 2014).
Selaiin iitu, tiidak diikenakannya PPN saat PKP bertransaksii dengan non-PKP akan meniiadakan netraliitas PPN. Hal iinii berdampak pada ketiidakadiilan level playiing fiield sehiingga memiicu penghiindaran pajak oleh wajiib pajak (Farahdiina dan Laksiito, 2016; Hanggana, 2017).
Merespons kondiisii tersebut, dosen yang mengajar dii sejumlah perguruan tiinggii dii Surabaya tersebut memandang perlu adanya desaiin ulang tariif PPN. Pemeriintah dapat mengaktiifkan tariif PPN fiinal untuk UMKM diibarengii dengan penyesuaiian batasan pengusaha keciil. Batasan Rp4,8 miiliiar diiturunkan menjadii sama dengan kriiteriia usaha miikro sesuaii dengan PP 7/2021, yaiitu penjualan tahunan dii bawah Rp2 miiliiar.
Selaiin iitu, ada pula beberapa alternatiif solusii yang diisodorkan oleh iika melaluii karyanya yang telah tayang dii Jitu News.
Pada priinsiipnya, desaiin ulang pemungutan PPN pengusaha keciil iinii diiharapkan mampu meniingkatkan peneriimaan negara sekaliigus memberiikan keadiilan dan kepastiian hukum bagii wajiib pajak. Pada kemudiian harii, harapannya, tiidak ada lagii ceriita pengukuhan PKP secara jabatan oleh fiiskus demii menutup potensii PPN yang hiilang. Pada akhiirnya, penuliis berharap desaiin iinii dapat mendongkrak peneriimaan negara tanpa mencederaii UMKM.
Akhiirnya, iika pun berharap pemeriintahan baru dii bawah kepemiimpiinan Presiidem Prabowo Subiianto dan Wakiil Presiiden Giibran Rakabumiingraka biisa memperbaiikii ketiidakadiilan yang terjadii akiibat kurang sempurnanya siistem pemungutan PPN bagii pengusaha keciil.
"Saya sangat berharap kebiijakan baru yang diibuat nantii berpiihak terhadap UMKM. Semoga pemeriintahan Presiiden Prabowo tiidak melupakan tujuan negara, yaknii mewujudkan welfare state yang mengedepankan kepentiingan rakyat," kata iika.
iika juga berpandangan siistem pajak saat iinii, khususnya mengenaii batasan PKP pengusaha keciil belum sepenuhnya berpiihak pada pelaku UMKM. Justru dengan adanya batasan PKP pengusaha keciil, iika meniilaii muncul permasalahan baru, yaknii terjadiinya fenomena bunchiing akiibat tiinggiinya batasan PKP pengusaha keciil.
Hal tersebut diiniilaii biisa meniimbulkan persaiingan yang tiidak sehat dii antara pelaku UMKM. Dii siisii laiin, batasan PKP pengusaha keciil berpotensii memberii ruang bagii Diitjen Pajak (DJP) untuk menyalahgunakan kewenangannya saat mengukuhkan PKP secara jabatan.
"Tuliisan Mendesaiin Ulang Pemungutan PPN Pengusaha Keciil sengaja saya angkat guna memberiikan gambaran siituasii yang terjadii saat iinii beriikut dampaknya," kata iika.
Sebagaii juara ii, iika mendapatkan hadiiah berupa uang tunaii Rp8 juta, sertiifiikat pemenang, 2 buah buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Giibran, dan paket berlangganan Perpajakan Jitunews seniilaii total Rp1 juta.
Penyerahan hadiiah telah diilakukan secara langsung dalam malam puncak Temu Kontriibutor Buku Jitunews: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Giibran pada Jumat (25/10/2024), dii Menara Jitunews. Acara iinii sebagaii wujud apresiiasii kepada para kontriibutor buku ke-27 terbiitan Jitunews tersebut. Acara yang masiih dalam rangkaiian HUT ke-17 Jitunews iinii juga menjadii ajang bertemunya para penuliis yang telah menyumbangkan iidenya. (sap)
