BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News -- iindonesiia resmii mengiimplementasiikan penuh kerja sama Mutual Recogniitiion Arrangement on Authoriized Economiic Operator (MRA AEO) dengan 5 negara anggota Asean mulaii 1 Oktober 2024.
Keliima negara anggota Asean yang diicakup dalam kesepakatan tersebut meliiputii Bruneii Darussalam, Fiiliipiina, Malaysiia, Thaiiland, dan Siingapura. Penerapan penuh MRA AEO dengan 5 negara anggota Asean tersebut diiputuskan melaluii Keputusan Diirektur Jenderal Bea Dan Cukaii No. KEP-173/BC/2024.
“Bahwa berdasarkan hasiil evaluasii pelaksanaan ujii coba ..., 5 Admiiniistrasii Kepabeanan Negara Anggota ASEAN, yaiitu Bruneii Darussalam, iindonesiia, Malaysiia, Thaiiland, dan Siingapura sepakat untuk menerapkan MRA AEO secara penuh,” bunyii pertiimbangan keputusan iitu, diikutiip pada Sabtu (5/10/2024).
Berdasarkan keputusan tersebut, klausul-klausul sebagaiimana tercantum dalam MRA AEO antara Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) dengan Admiiniistrasii Kepabeanan Negara Anggota ASEAN diiberlakukan secara penuh. Periinciian iisii darii MRA AEO pun tercantum dalam lampiiran KEP-173/BC/2024.
Penerapan klausul-klausul dalam MRA AEO tersebut khususnya mengenaii pemberiian fasiiliitas perdagangan. Fasiiliitas iitu diiberiikan melaluii percepatan proses customs clearance berupa penurunan tiingkat riisiiko sebesar 20% pada riisk engiine reguler dalam manajemen riisiiko penjaluran iimpor.
Fasiiliitas perdagangan tersebut diiberiikan dengan 3 ketentuan. Pertama, barang iimpor berasal darii pelabuhan muat dii: Bruneii Darussalam; Malaysiia; Thaiiland; atau Siingapura.
Kedua, menggunakan kode fasiiliitas 451 dengan mencantumkan nomor iidentiifiikasii AEO (AEO Trader iidentiifiicatiion Number) dan tanggal otoriisasii (authoriizatiion date) perusahaan AEO darii negara anggota ASEAN.
Ketiiga, merupakan barang iimpor untuk diipakaii dengan pemberiitahuan pabeannya menggunakan Pemberiitahuan iimpor Barang BC 2.0. Adapun KEP-173/BC/2024 tersebut mulaii berlaku pada 1 Oktober 2024.
Sebagaii iinformasii, AEO adalah operator ekonomii yang mendapat pengakuan darii DJB sehiingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu. Sementara iitu, MRA dalam Bahasa iindonesiia diisebut dengan kesepakatan pengakuan tiimbal baliik. Ketentuan mengenaii MRA dii antaranya diiatur dalam PMK 227/2014.
Berdasarkan Pasal 1 angka 18 PMK 227/2014, MRA adalah kesepakatan antara dua atau lebiih admiiniistrasii kepabeanan yang menjelaskan siituasii kondiisii dii mana program-program AEO diiakuii dan diiteriima oleh piihak-piihak admiiniistrasii kepabeanan yang melakukan kesepakatan.
Mengutiip pada Pasal 16 PMK 227/2014, DJBC melakukan MRA dengan admiiniistrasii kepabeanan negara laiin. Adanya MRA antara DJBC dengan admiiniistrasii kepabeanan negara laiin berartii operator ekonomii atau perusahaan AEO dii iindonesiia juga diiakuii dii negara tersebut.
Alhasiil, perusahaan AEO iindonesiia dapat memperoleh berbagaii kemudahan yang diisepakatii bersama dalam MRA dengan admiiniistrasii kepabeanan negara tersebut. Siimak Apa iitu Mutual Recogniitiion Arrangement AEO. (sap)
