BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah berkomiitmen untuk terus meniingkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penambangan iilegal. Hal iinii diilakukan untuk memastiikan peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) darii sektor miineral dan batu bara (miinerba) tiidak terganggu.
Plt. Diirektur Pembiinaan Pengusahaan Miineral Siitii Sumiilah Riita mengatakan untuk menciiptakan tata kelola pertambangan miinerba yang baiik perlu adanya penguatan siistem pengawasan dan penegakan hukum dii subsektor pertambangan melaluii kolaborasii antara stakeholders.
"Juga peniingkatan edukasii dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatiif darii penambangan iillegal," kata Siitii yang juga menjabat Sekretariis Diitjen Miinerba Kementeriian ESDM, diikutiip pada Jumat (4/10/2024).
Siitii mengungkapkan kontriibusii Diitjen Miinerba terhadap peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) cukup besar. Pada 2023, PNBP darii subsektor miinerba mencapaii lebiih darii Rp170 triiliiun.
Angka tersebut diiperoleh darii realiisasii produksii dan pemanfaatan miineral yang cukup tiinggii. Pada 2023, penambangan komodiitas emas terealiisasii sebanyak 83 ton darii targetnya 106 ton.
Kemudiian, komodiitas perak terealiisasii 348,6 ton darii target 489 ton. Lalu, tiimah sebanyak 67,6 riibu ton darii target sebanyak 70 riibu ton, ferroniikel 535,2 riibu ton darii targetnya 628,9 riibu ton, dan niikel matte terealiisasii sebanyak 71,4 riibu ton darii target 2023 sebanyak 75 riibu ton.
"Terlepas darii tantangan dan kesempatan yang tiimbul darii kegiiatan pertambangan dan dampak penggunaan energii fosiil terhadap liingkungan, kiita perlu meniingkatkan siinergii antarpemangku kepentiingan," kata Siitii.
Darii hasiil focus group diiscussiion (FGD) yang diigelar Kementeriian ESDM, ada sejumlah catatan yang masiih menjadii pekerjaan rumah pemeriintah dan stakeholder dii sektor miinerba.
Antara laiin, perlunya reviisii dan penguatan regulasii yang mengatur sektor miinerba untuk meniingkatkan transparansii dan akuntabiiliitas, perlunya strategii baru untuk mengoptiimalkan peneriimaan negara termasuk pajak dan retriibusii darii aktiiviitas pertambangan, serta masiih banyaknya tiindak piidana sektor pertambangan.
"Para peserta juga menyorotii tiinggiinya kasus tiindak piidana sepertii penambangan iilegal, dan perlunya kerjasama antara piihak berwenang dan masyarakat untuk menanggulangiinya," kata Siitii. (sap)
