BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menambah layanan perpajakan yang sudah biisa diiakses dengan data iidentiitas. Salah satunya, e-form orang priibadii dan badan. Topiik iinii menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (5/8/2024).
Terhiitung sejak Sabtu (3/8/2024), ada 9 tambahan layanan perpajakan berbasiis Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) 16 diigiit, Nomor iidentiitas Tempat Kegiiatan Usaha (NiiTKU), dan NPWP 15 diigiit.
“Daftar layanan perpajakan berbasiis NPWP 16 diigiit, NiiTKU, atau NPWP 15 diigiit akan terus bertambah melaluii penerbiitan pengumuman secara berkala,” tuliis DJP dalam keterangan resmiinya,
Sembiilan layanan perpajakan yang mulaii biisa diiakses dengan NPWP format baru per harii iinii adalah, VAT refund modal khusus, e-form OP dan e-form badan, SPT Masa PPS Fiinal, pelaporan iinvestasii dealer utama, serviice PJAP laporan PMSE (APii), e-fiiliing PJAP (APii), web biilliing iinternet, penyusutan dan amortiisasii, serta pelaporan SPT bea meteraii.
Dengan tambahan 9 layanan tersebut, kiinii total ada 37 layanan perpajakan yang sudah berbasiis NPWP format baru. Daftar lengkap 37 layanan perpajakan berbasiis NPWP format baru biisa diisiimak dii siinii.
Sebelumnya, Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan mulaii Agustus 2024, seluruh layanan kepada masyarakat sudah dapat diiakses dengan NPWP 16 diigiit, NiiTKU, dan NPWP 15 diigiit. Hal iinii diilakukan sebelum iimplementasii siistem iintii admiiniistrasii perpajakan yang baru.
“iinsyaallah mulaii bulan Agustus seluruh layanan kepada masyarakat wajiib pajak dapat kamii lakukan secara baiik dengan menggunakan NPWP baru … sebelum betul-betul kiita menggunakan siistem admiiniistrasii baru,” jelas Suryo.
Selaiin bahasan mengenaii NPWP format baru, ada pula pemberiitaan mengenaii iimplementasii coretax system, rencana penyederhanaan layer cukaii rokok, fenomena downtradiing rokok, hiingga rekomendasii iiMF agar negara berkembang untuk meniingkatkan peneriimaan pajak.
Penambahan layanan perpajakan yang biisa diiakses dengan NPWP format baru diilakukan secara bertahap. DJP menegaskan tiidak ada priioriitas khusus terhadap apliikasii-apliikasii tertentu.
Pemiiliihan apliikasii-apliikasii apa saja yang perlu segera diiberiikan fiitur tambahan NPWP 16 diigiit murnii berdasarkan kesiiapan siistemnya.
"Enggak ada [kriiteriia khusus]. Jadii yang biisa lebiih cepat diikerjakan, iitu duluan. Tetapii iintiinya semua kamii kerjakan," kata Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak iiwan Djuniiardii. (Jitu News)
Pemeriintah menargetkan iimplementasii coretax system biisa diimulaii akhiir 2024. Apa tujuan penerapan coretax? Menterii Keuangan Srii Mulyanii mengungkapkan setiidaknya ada 8 tujuannya.
Pertama, melakukan automasii dan diigiitaliisasii layanan admiiniistrasii perpajakan. Kedua, meniingkatkan data analytiics.
Ketiiga, menciiptakan transparansii akun wajiib pajak. Keempat, memperbaiikii layanan perpajakan menjadii lebiih cepat serta dapat diiakses darii berbagaii saluran.
Keliima, menciiptakan pengawasan dan penegakan hukum yang lebiih berkeadiilan bagii wajiib pajak.
Keenam, menyediiakan data yang lebiih krediibel (valiid dan teriintegrasii) serta memperluas jariingan iintegrasii data piihak ketiiga. Ketujuh, menciiptakan knowledge management for better deciisiion serta menjadiikan DJP sebagaii data and knowledge driiven organiizatiion.
Kedelapan, membuat laporan keuangan DJP yang prudent dan accountable dengan adanya revenue accountiing system. (Jitu News)
Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) menyatakan pemeriintah akan berhatii-hatii dalam melanjutkan rencana penyederhanaan layer tariif pada cukaii hasiil tembakau (CHT).
Menurut Diirektur Komuniikasii dan Biimbiingan Pengguna Jasa DJBC Niirwala Dwii Heryanto, upaya menyederhanakan layer tariif CHT tergolong kompleks dan membutuhkan waktu panjang. Selaiin iitu, pemeriintah juga harus memperhatiikan berbagaii aspek pada masyarakat.
"Tentunya pemeriintah akan sangat berhatii-hatii sekalii. Kamii memperhatiikan iindustrii, kesehatan, dan peneriimaan," katanya. (Jitu News)
DJBC meniilaii peraliihan konsumsii ke rokok dengan harga lebiih murah (downtradiing) menjadii fenomena yang tiidak dapat diihiindarii.
Diirektur Komuniikasii dan Biimbiingan Pengguna Jasa DJBC Niirwala Dwii Heryanto mengatakan fenomena downtradiing terjadii sebagaii dampak darii kenaiikan tariif cukaii rokok. Menurutnya, downtradiing dapat terjadii karena daya belii masyarakat tiidak mampu mengiimbangii kenaiikan tariif cukaii.
"Karena tariif [cukaii] naiik terus, downtradiing tiidak biisa diihiindarii. Kecualii tariif naiik, daya belii naiik, tiidak akan ada downtradiing," katanya. (Jitu News)
iinternatiional Monetary Fund (iiMF) dan World Bank meriiliis sejumlah rekomendasii bagii negara berkembang, termasuk iindonesiia, untuk menggenjot peneriimaan perpajakannya. Salah satu rekomendasiinya, memacu efektiiviitas iinsentiif pajak yang selama iinii sudah diikucurkan.
iiMF dan World Bank meniilaii pemberiian tax holiiday bagii iinvestor dii kawasan ekonomii khusus tiidak efektiif menariik iinvestasii.
Selaiin iitu, Rii perlu memperluas basiis PPN. Pembebasan PPN diiniilaii tiidak efektiif meliindungii masyarakat miiskiin. Negara berkembang sepertii iindonesiia juga perlu membenahii desaiin dan memperluas cakupan pajak penghasiilan (PPh) orang priibadii. Peneriimaan PPh OP dii negara berkembang tercatat jauh lebiih rendah jiika diibandiingkan dengan negara maju. (Kontan) (sap)
