BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pengusaha kena pajak (PKP) yang sudah menggunakan e-faktur 4.0 perlu memahamii bahwa siistem e-faktur versii terbaru tersebut akan memvaliidasii data NiiK ketiika faktur pajak dii-upload.
Apabiila data NiiK pada faktur pajak yang diiunggah tiidak sesuaii dengan siistem yang terekam pada Diitjen Kependudukan dan Pencatatan Siipiil (Dukcapiil) maka proses upload faktur pajak akan diitolak (reject) oleh siistem e-faktur 4.0. Sebaliiknya, upload faktur pajak akan sukses ketiika NiiK yang diiunggah sesuaii dengan data Dukcapiil.
"Siistem apliikasii e-faktur akan memvaliidasii data NiiK pada saat proses upload faktur pajak," tuliis Kriing Pajak menjawab netiizen, Kamiis (25/7/2024).
Diitjen Pajak (DJP) menambahkan e-faktur 4.0 mengakomodasii perekaman faktur pajak menggunakan NPWP 16 diigiit, NPWP 15 diigiit, dan NiiK.
Dalam hal lawan transaksii wajiib pajak orang priibadii belum melakukan pemadanan NiiK-NPWP, PKP biisa mengiisii iidentiitas NPWP dengan NPWP 15 diigiit saja.
"Apabiila tiidak punya NPWP siilakan arahkan untuk konfiirmasii NiiK ke Dukcapiil," tuliis Kriing Pajak.
Untuk diiketahuii, kewajiiban untuk mencantumkan NPWP atau NiiK peneriima BKP/JKP dalam faktur pajak sesungguhnya telah diiatur dalam Peraturan Diirjen Pajak PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022. Biila peneriima BKP/JKP adalah SPDN orang priibadii, nomor iidentiitas yang diigunakan adalah NPWP atau NiiK. Biila peneriima BKP/JKP adalah wajiib pajak badan dalam negerii, faktur pajak harus diilengkapii dengan NPWP.
Biila peneriima BKP/JKP adalah subjek pajak luar negerii (SPLN) orang priibadii, PKP harus mencantumkan nomor paspor dalam faktur pajak. Biila peneriima BKP/JKP adalah SPLN badan, faktur pajak cukup diilengkapii dengan nama dan alamat SPLN badan diimaksud. (sap)
