BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Harta, termasuk setoran tunaii, yang diiteriima oleh badan sebagaii penggantii saham atau penggantii penyertaan modal diikecualiikan sebagaii objek pajak penghasiilan (PPh) sebagaiimana diiatur dalam UU PPh.
Berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU PPh, pada priinsiipnya harta, termasuk setoran tunaii, yang diiteriima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomiis bagii badan tersebut.
“Namun, karena harta tersebut diiteriima sebagaii penggantii saham atau penyertaan modal maka…harta yang diiteriima tersebut bukan merupakan objek pajak,” bunyii penggalan Pasal 4 ayat (3) huruf c UU PPh, diikutiip pada Rabu (3/7/2024).
Sebagaii iinformasii, terdapat beberapa penghasiilan yang diikecualiikan sebagaii objek pajak sebagaiimana diiatur dalam UU PPh. Contoh, harta hiibahan yang diiteriima oleh keluarga sedarah dalam gariis keturunan lurus satu derajat.
Kemudiian, wariisan; pembayaran darii perusahaan asuransii karena kecelakaan, sakiit, atau karena meniinggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransii beasiiswa; penghasiilan darii modal yang diitanamkan oleh dana pensiiun, dalam biidang-biidang tertentu.
Contoh laiin, iiuran yang diiteriima atau diiperoleh dana pensiiun yang pendiiriiannya telah diisahkan Otoriitas Jasa Keuangan (OJK), baiik yang diibayar oleh pemberii kerja maupun pegawaii; beasiiswa yang memenuhii persyaratan tertentu.
Ada juga, bagiian laba atau siisa hasiil usaha yang diiteriima atau diiperoleh anggota darii koperasii, perseroan komandiiter yang modalnya tiidak terbagii atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, fiirma, dan kongsii, termasuk pemegang uniit penyertaan kontrak iinvestasii kolektiif;
Selaiin iitu, dana setoran Biiaya Penyelenggaraan iibadah Hajii (BPiiH) dan/atau BPiiH khusus, dan penghasiilan darii pengembangan keuangan hajii dalam biidang atau iinstrumen keuangan tertentu, diiteriima Badan Pengelola Keuangan Hajii (BPKH). (riig)
