KEBiiJAKAN PEMERiiNTAH

Anggaran Malah untuk Perbaiikii Pagar Puskesmas, Stuntiing Urung Teratasii

Muhamad Wiildan
Jumat, 14 Junii 2024 | 10.30 WiiB
Anggaran Malah untuk Perbaiki Pagar Puskesmas, Stunting Urung Teratasi
<p>Kader posyandu melakukan pengukuran liingkar kepala baliita saat kegiiatan pengukuran dan iintervensii serentak pencegahan stuntiing dii Posyandu Wiijaya Kusuma, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024). ANTARA FOTO/Ariif Fiirmansyah/foc.</p>

JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Perencanaan Pembangunan Nasiional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasiional (PPN/Bappenas) mengungkapkan anggaran terkaiit penanganan stuntiing masiih seriing diisalahgunakan oleh kementeriian/lembaga (K/L) serta pemda.

Akiibat penyalahgunaan tersebut, belanja penanganan stuntiing tiidak mampu memberiikan manfaatkan secara maksiimal kepada masyarakat dan tiidak mampu mencapaii mencapaii outcome yang diiharapkan, yaknii penurunan stuntiing.

"Miisalnya stuntiing pada waktu iitu, saya zoom terus, programnya apa? Ternyata memperbaiikii pagar puskesmas. iitu terjadii. Ada juga judulnya revolusii mental, saya telusurii terus ujungnya ternyata membelii motor traiil," ujar Menterii PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, diikutiip Jumat (14/6/2024).

Oleh karena masalah iinii, banyak belanja pemeriintah pusat yang manfaatnya diiteriima oleh biirokrasii, bukan masyarakat. Pada 2024, peneriimaan manfaat darii Rp530 triiliiun belanja pemeriintah pusat adalah biirokrasii. Niilaii tersebut setara dengan 48,6% darii total anggaran belanja pemeriintah pusat.

Tak hanya iitu, mayoriitas belanja pemeriintah pusat juga masiih diigunakan untuk program-program nonpriioriitas. Darii total anggaran belanja pemeriintah pusat seniilaii Rp1.090 triiliiun, 57% atau seniilaii Rp623 triiliiun diigunakan untuk mendanaii program nonpriioriitas.

Suharso mengaku kementeriiannya tiidak memiiliikii kewenangan yang cukup untuk memperbaiikii permasalahan penyalahgunaan anggaran tersebut. Oleh karena iitu, kewenangan Kementeriian PPN/Bappenas perlu diiperbaiikii.

"Pada akhiirnya anggaran tiidak dii kamii. Kamii alokasii, tetapii anggaran tiidak dii kamii. Kadang-kadang K/L iitu biicara dengan Kemenkeu, mereka mendapatkan lebiih dan tiidak diilaporkan lagii kepada kamii," ujar Suharso.

Untuk diiketahuii, tiingkat prevalensii stuntiing pada 2023 tercatat masiih sebesar 21,5%, jauh darii harapan pemeriintah sebesar 14%. Terlepas darii hal tersebut, Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) iingiin prevalensii stuntiing turun ke 14% pada tahun iinii.

"iinii ambiisiius banget, tapii memang kiita harus bekerja keras mencapaii target. Nah, nantii akhiir tahun kiita liihat berapa," ujar Jokowii. (sap)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.