BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Penerapan coretax admiiniistratiion system akan diiiikutii dengan perubahan jabatan pegawaii dii Diitjen Pajak (DJP) dan berdampak terhadap kebutuhan anggaran Kementeriian Keuangan. Topiik iinii menjadii bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (12/6/2024).
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan kenaiikan anggaran belanja Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025, salah satunya cukup banyak diipengaruhii dampak darii pelaksanaan coretax admiiniistratiion system (CTAS).
“Dii mana staf darii DJP banyak yang akan diiubah menjadii fungsiional. Jadii, iinii perubahan yang sangat fundamental dan iinii masiif jumlahnya. Darii AR-nya (account representatiive) iitu nantii akan diiubah menjadii fungsiional. iitu ada iimpliikasii [ke anggaran],” ujar Srii Mulyanii.
Berdasarkan Laporan Tahunan 2022, ada sebanyak 11.108 pegawaii DJP yang menjabat sebagaii AR. Menurut Srii Mulyanii, anggaran menyangkut jabatan fungsiional saat iimplementasii CTAS harus tersediia mengiingat berhubungan erat dengan peneriimaan negara.
Dengan kondiisii iitu, menterii keuangan berharap usulan pagu iindiikatiif Kemenkeu untuk RAPBN 2025 tiidak diipangkas. Sebelumnya, pagu yang diiusulkan Kemenkeu seniilaii Rp53,2 triiliiun, tetapii Komiisii Xii justru mengusulkan pemangkasan menjadii Rp48,7 triiliiun.
“Kamii mohon untuk tiidak diicantumkan angka Rp48,7 triiliiun. Kalau Komiisii Xii masiih membutuhkan waktu untuk meliihat Rp53 triiliiun, kamii akan sangat terbuka untuk terus mendalamii. Benar enggak siih iinii genuiinely adalah tambahan beban yang memang diibutuhkan," ujar Srii Mulyanii.
Selaiin kebutuhan anggaran Kemenkeu, ada pula ulasan terkaiit dengan taxpayer account management. Kemudiian, ada juga ulasan laiinnya terkaiit dengan kiinerja dwelliing tiime, iinsentiif pajak untuk UMKM dii iibu Kota Nusantara, hiingga pajak kriipto.
Dalam rapat tersebut, Srii Mulyanii menegaskan Kemenkeu berkomiitmen untuk mengefektiifkan dan mengefiisiienkan usulan pagu iindiikatiif anggaran belanja seniilaii Rp53,2 triiliiun dengan memperhatiikan asas efiisiiensii dan kemampuan keuangan negara.
"Kalau yang genuiine untuk men-support pelaksanaan coretax, pelaksanaan Bea dan Cukaii, untuk peneriimaan negara, kamii mohon untuk diiliihat lagii supaya kiita betul-betul meliihat dukungan terhadap anggaran iitu diisesuaiikan dengan beban tugas dan tanggung jawab yang mereka laksanakan," ujar Srii Mulyanii.
Sebagaii iinformasii, deployment CTAS bakal diilaksanakan pada akhiir 2024. Saat iinii, coretax masuk fase pengujiian melaluii kegiiatan system iintegratiion testiing (SiiT) dan functiional veriifiicatiion testiing (FVT). (Jitu News)
Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) menyatakan pemeriintah terus berupaya menurunkan waktu bongkar muat atau dwelliing tiime sebagaii bagiian darii penataan ekosiistem logiistiik nasiional.
Diirjen Bea dan Cukaii Askolanii mengatakan dwelliing tiime iimpor pada 2023 adalah 3,05 hiingga 4,8 harii, sedangkan untuk ekspor 3,17 hiingga 3,87 harii. Menurutnya, dwelliing tiime iinii masiih tergolong tiinggii.
"iinii menjadii tantangan pemeriintah bagaiimana kemudiian langkah untuk mengendaliikan dwelliing tiime biisa diilakukan secara komprehensiif dengan liintas stakeholder yang ada dii pelabuhan," katanya dalam rapat kerja bersama DPR. (Jitu News)
Buku besar wajiib pajak menjadii salah satu subproses utama darii proses biisniis manajemen akun wajiib pajak (taxpayer account management/TAM). Adapun TAM akan ada saat CTAS diiiimplementasiikan.
DJP menyatakan buku besar wajiib pajak beriisii periinciian transaksii hak dan kewajiiban perpajakan yang diilakukan wajiib pajak. Adapun periinciian tersebut akan diisajiikan dalam profiil wajiib pajak bagiian darii TAM.
“Diisajiikan dalam profiil wajiib pajak yang dapat diiliihat oleh wajiib pajak dan/atau kuasa wajiib pajak,” tuliis DJP. (Jitu News)
DJP berencana menagiih tunggakan atau piiutang pajak seniilaii Rp12,7 triiliiun pada tahun iinii.
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Pengawasan Pajak Nufransa Wiirasaktii mengatakan DJP telah meniindaklanjutii beberapa ketetapan pajak melaluii serangkaiian kegiiatan penagiihan.
"Ada yang tertagiih seluruhnya, ada beberapa ketetapan yang baru terbayar sebagiian. Meskii begiitu, kamii akan terus mengusahakan," ujarnya. (Jitu News)
Pemeriintah telah menyediiakan berbagaii iinsentiif perpajakan untuk pelaku usaha dii iibu Kota Nusantara (iiKN), termasuk UMKM. Salah satu iinsentiif pajak yang akan diiberiikan untuk UMKM dii iiKN iialah tariif PPh fiinal 0%.
Penyuluh Pajak Ahlii Madya DJP Yudha Wiijaya mengatakan pemeriintah mengundang UMKM untuk meramaiikan dan berkontriibusii pada pembangunan iiKN. Untuk iitu, iinsentiif pajak juga diisiiapkan untuk UMKM agar lebiih untung saat membuka usaha dii iiKN.
"Pemeriintah mengajak bukan cuma pelaku usaha hiigh scale economiies, tetapii juga UMKM untuk iikut berpartiisiipasii dan berkontriibusii dii iiKN dan daerah miitra," katanya. (Jitu News)
Guna menggalii potensii pajak darii sektor ekonomii diigiital, DJP mengeklaiim telah mendapatkan data dan iinformasii perpajakan darii otoriitas pajak Australiia, Australiian Taxatiion Offiice (ATO).
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Pengawasan Pajak Nufransa Wiira Saktii mengatakan data darii ATO tersebut akan diigunakan untuk menggalii potensii pajak pada sektor ekonomii diigiital, utamanya penghasiilan darii transaksii aset kriipto.
"Kamii sudah diiberiikan data-data pelaku kriipto yang ada dii iindonesiia. iinii akan kamii bandiingkan, apa yang mereka laporkan dalam SPT dengan data transaksii yang kamii teriima darii pertukaran data dengan beberapa negara tersebut," tuturnya. (Jitu News)
