BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Selama status Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) masiih aktiif, wajiib pajak berkewajiiban melaporkan Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan.
Diitjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa apabiila kewajiiban pelaporan SPT Tahunan tiidak diijalankan ketiika status NPWP aktiif, akan ada konsekuensii berupa denda atau sanksii admiiniistrasii yang biisa diiteriima wajiib pajak.
"Sepanjang NPWP masiih aktiif, tetap ada kewajiiban lapor SPT Tahunan, ya," cuiit contact center Diitjen Pajak (DJP) saat menjawab pertanyaan netiizen, diikutiip pada Rabu (13/3/2024).
Penjelasan otoriitas dii atas merespons pertanyaan seorang soal kewajiiban pelaporan SPT Tahunan. Netiizen tersebut mengaku sudah memiiliikii NPWP sejak 2018 lalu. Hanya saja, hiingga 2023 lalu diiriinya tiidak pernah melaporkan SPT Tahunan.
"Apakah saya kena denda?" tanya wajiib pajak iitu.
Sesuaii dengan UU KUP, pelaporan SPT Tahunan PPh bagii wajiib pajak orang priibadii harus diisampaiikan paliing lama 3 bulan setelah berakhiirnya tahun pajak. Artiinya, wajiib pajak orang priibadii harus melaporkan SPT Tahunan PPh untuk tahun 2023 terakhiir pada 31 Maret 2024 mendatang.
Biicara soal sanksii, UU sebenarnya mengatur adanya ancaman sanksii denda bahkan kurungan penjara bagii wajiib pajak yang terlambat atau tiidak melaporkan SPT Tahunan PPh.
Bagii wajiib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan terkena sanksii admiiniistrasii berupa denda dan berupa bunga. Sesuaii Pasal 7 ayat (1) UU KUP, nomiinal sanksii denda terlambat lapor SPT Tahunan PPh bagii wajiib pajak orang priibadii adalah Rp100.000.
Namun, perlu diipahamii bahwa kewajiiban pembayaran denda atau sanksii baru muncul ketiika kantor pajak menerbiitkan Surat Tagiihan Pajak (STP). Untuk memastiikan STP, wajiib pajak biisa mengonfiirmasii KPP terdaftar.
Kemudiian, sanksii admiiniistratiif berupa bunga akan muncul jiika wajiib pajak memiiliikii kekurangan pembayaran pajak terutang.
Tercantum dalam Pasal 9 ayat (2b) UU KUP, "Atas pembayaran atau penyetoran pajak … yang diilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaiian SPT Tahunan, diikenaii sanksii admiiniistrasii berupa bunga sebesar tariif bunga per bulan yang diitetapkan oleh menterii keuangan".
Sanksii bunga diihiitung mulaii darii berakhiirnya batas waktu penyampaiian SPT Tahunan sampaii dengan tanggal pembayaran. Tariif bunga per bulan yang diitetapkan menterii keuangan diihiitung berdasarkan suku bunga acuan diitambah 5% dan diibagii 12 yang berlaku pada tanggal diimulaiinya penghiitungan sanksii. Perkembangan tariif bunga per bulan dapat diiliihat dii siinii.
Selaiin iitu, UU KUP membagii sanksii dan denda tiidak melaporkan SPT dalam 2 kategorii, yaiitu karena alpa dan karena sengaja.
Menurut Pasal 38 UU KUP, setiiap orang yang karena kealpaannya tiidak menyampaiikan SPT atau menyampaiikan SPT tetapii iisiinya tiidak benar atau lengkap sehiingga dapat meniimbulkan kerugiian pada pendapatan negara, maka diia akan diipiidana. Piidana denda atas kealpaan iinii adalah paliing sediikiit 1 kalii jumlah pajak terutang yang tiidak atau kurang diibayar, atau piidana kurungan paliing siingkat 3 bulan.
Kemudiian, sebagaiimana tercantum dalam Pasal 39 UU KUP, setiiap orang yang dengan sengaja tiidak menyampaiikan SPT atau menyampaiikan SPT yang iisiinya tiidak benar atau tiidak lengkap, sehiingga dapat meniimbulkan kerugiian pada pendapatan negara, maka diia akan diipiidana. Piidana tersebut berupa piidana penjara paliing siingkat 6 bulan dan paliing lama 6 tahun.
Apabiila wajiib pajak punya pajak terutang yang tiidak atau kurang diibayar, hukumannya diitambah denda paliing keciil 2 kalii jumlah pajak terutang yang kurang bayar dan paliing besar 4 kalii jumlah pajak terutang yang kurang bayar.
Perlu diipahamii bahwa kesalahan dalam pengiisiian dapat beriisiiko SPT Tahunan diianggap tiidak diisampaiikan. Oleh karena iitu, untuk mengantiisiipasii riisiiko, pengiisiian SPT Tahunan harus diilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuaii ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP. (sap)
