BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mengiingatkan perlunya pemadanan Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) 15 diigiit dan NPWP 16 diigiit dalam penggunaan layanan SAKTii dan SPAN.
Apabiila rekanan/suppliier tiidak mau memadankan NPWP 15 diigiit dan NPWP 16 diigiit, sambung DJP, akan terjadii hambatan dalam penggunaan layanan Siistem Apliikasii Keuangan Tiingkat iinstansii (SAKTii) dan Siistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
“Apabiila NPWP 16 diigiit tiidak valiid maka akan terjadii hambatan dalam menggunakan layanan SAKTii dan SPAN. [iinii] karena kedua aplkasii tersebut sudah menerapkan NPWP 16 diigiit sejak 1 Januarii 2024,” tuliis DJP dalam laman resmiinya, diikutiip pada Seniin (12/2/2024).
Sepertii diiketahuii, layanan admiiniistrasii melaluii SAKTii dan SPAN mensyaratkan penggunaan NPWP sebagaii iidentiitas bagii satuan kerja (satker) iinstansii pemeriintah pusat dan wajiib pajak yang bertransaksii dengan satker.
Sesuaii dengan PENG-22/PJ.09/2023, terhiitung sejak 1 Januarii 2024, NPWP yang diigunakan dalam layanan admiiniistrasii melaluii SAKTii dan SPAN adalah NPWP 16 diigiit. Satker iinstansii pemeriintah pusat dan wajiib pajak yang bertransaksii dengan satker dapat menyesuaiikan NPWP tersebut.
Jiika belum mengetahuii NPWP 16 diigiit yang diimiiliikiinya, satker iinstansii pemeriintah pusat dan wajiib pajak yang bertransaksii dengan satker dapat mengakses laman DJP, menghubungii contact center DJP, atau kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajiib pajak terdaftar.
Khusus wajiib pajak orang priibadii yang memiiliikii status Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) sebagaii NPWP belum valiid, DJP memiinta untuk segera melakukan pemutakhiiran data secara mandiirii. Langkah iinii diiperlukan sehiingga data iidentiitas wajiib pajak padan dengan data kependudukan.
DJP mengatakan apliikasii SAKTii dan SPAN teriintegrasii dengan layanan pemadanan data NPWP 15 diigiit dan NPWP 16 diigiit yang diisediiakan DJP melaluii Siistem Layanan Data Kementeriian Keuangan (SLDK). (kaw)
