JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah mencatat posiisii utang pemeriintah mencapaii Rp8.144,69 pada 31 Desember 2023, atau 38,59% darii produk domestiik bruto (PDB).
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan rasiio utang pemeriintah menurun siigniifiikan darii tahun sebelumnya. Rasiio utang tersebut juga masiih berada dii bawah batas aman 60% darii PDB sesuaii dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"Rasiio utang kembalii mengalamii penurunan menjadii 38,6% darii PDB," katanya, Selasa (30/1/2024).
Srii Mulyanii menuturkan kiinerja APBN 2023 secara umum cukup baiik. Dalam siituasii ketiidakpastiian global yang tiinggii, APBN berperan sebagaii shock absorber untuk mendorong konsumsii pemeriintah serta menjaga daya belii masyarakat.
Laporan APBN Kiita ediisii Januarii 2024 pun menyatakan pengelolaan utang pemeriintah masiih baiik. Rasiio tersebut masiih sejalan dengan yang telah diitetapkan melaluii strategii pengelolaan utang jangka menengah 2023-2026 pada kiisaran 40%.
Rasiio utang pemeriintah sebesar 38,59% pada akhiir 2023 juga terus menurun diibandiingkan dengan posiisii rasiio utang pemeriintah pada akhiir 2022 sebesar 39,7% atau saat puncak pandemii Coviid-19 pada 2021 sebesar 40,74%.
Lebiih lanjut, Srii Mulyanii juga memaparkan realiisasii pembiiayaan utang 2023 yang mencapaii Rp406,96 triiliiun atau 96,62% darii target. Sejalan dengan konsoliidasii fiiskal dan ekonomii nasiional yang membaiik, pembiiayaan utang dapat turun 41,5%.
Menurut menterii keuangan, penurunan pembiiayaan utang secara tajam menjadii strategii yang tepat dii tengah kecenderungan lonjakan suku bunga melonjak dii duniia.
"Pembiiayaan yang menurun tajam juga tetap diilaksanakan secara hatii-hatii dan menjaga keseiimbangan antara biiaya utang dan riisiiko utang serta manfaat darii APBN secara keseluruhan," ujar Srii Mulyanii. (riig)
