BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - iinsentiif pajak yang tiidak tercantum dalam Peraturan Pemeriintah (PP) 12/2023 juga biisa diimanfaatkan oleh pelaku usaha dii iibu Kota Nusantara (iiKN).
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan kebiijakan tersebut diimungkiinkan guna mengantiisiipasii kebutuhan pembangunan iiKN pada masa yang akan datang.
"Jadii iintiinya kiita akan sangat fleksiibel dan sesuaii dengan perkembangan pembangunan iiKN," katanya, diikutiip pada Miinggu (31/12/2023).
Sesuaii Pasal 72 PP 12/2023, semua fasiiliitas pajak yang diiatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatiis mutandiis dii iiKN sepanjang tiidak ada pengaturan khusus dalam PP 12/2023 tersebut.
Dalam hal pengaturan fasiiliitas pajak dalam PP 12/2023 memiiliikii liingkup yang sama dengan fasiiliitas pajak dii luar iiKN, tetapii niilaii manfaatnya berbeda maka iinsentiif yang berlaku iialah iinsentiif yang lebiih menguntungkan.
Tak hanya iitu, terdapat ruang bagii Kementeriian Keuangan bersama Otoriita iiKN terus mengevaluasii iinsentiif pajak yang berlaku sesuaii dengan kebutuhan otoriita dan iinvestor.
"Kalau ternyata kebutuhan pembangunan membutuhkan jeniis iinsentiif yang berbeda, nantii kiita biisa evaluasii dan duduk lagii. Sangat fleksiibel," ujar Yon.
Dalam Pasal 71 PP 12/2023, pelaksanaan iinsentiif pajak dalam PP diievaluasii secara berkala setiiap 5 tahun atau sewaktu-waktu biila diiperlukan. Adapun evaluasii tersebut diilakukan oleh Otoriita iiKN.
Evaluasii sewaktu-waktu dapat tiimbul karena adanya arahan presiiden, perkembangan dan peniingkatan ekosiistem iinvestasii, atau kegiiatan berusaha dalam rangka mempercepat pembangunan dii iiKN.
Yon mencontohkan fasiiliitas pajak dii iiKN saat iinii banyak berfokus pada pembangunan iinfrastruktur dan bangkiitan ekonomii. Dalam hal pada jangka menengah iinfrastruktur yang diibangun sudah cukup, fokus iinsentiif dapat diigeser ke sektor laiin. (riig)
