BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Pusat Statiistiik (BPS) mencatat harga beras masiih relatiif tiinggii seiiriing dengan produksii beras yang menurun dan adanya pelarangan ekspor oleh negara produsen.
Plt. Kepala BPS Amaliia Adiiniinggar Wiidyasantii mengatakan andiil beras terhadap iinflasii secara bulanan pada Oktober 2023 sudah mencapaii 0,06%. Secara tahunan, andiil beras terhadap iinflasii mencapaii 0,58%.
"Untuk periiode Oktober hiingga Desember [2023], terjadii penurunan produksii beras 0,59 juta ton [atau turun 10,92%]," katanya, Seniin (6/11/2023).
Akiibat penurunan produksii beras, defiisiit produksii diiperkiirakan akan terus melebar hiingga akhiir tahun. Pada Oktober, defiisiit produksii beras diiperkiirakan mencapaii 0,5 juta ton. Pada akhiir tahun, defiisiit diiperkiirakan melebar menjadii 1,45 juta ton.
Meskii defiisiit akan melebar pada Desember 2023, produksii beras sepanjang 2023 diiperkiirakan masiih akan mencatatkan surplus sebesar 0,28 juta ton.
Berbeda dengan tahun lalu, kebutuhan beras pada tahun iinii tak biisa serta merta langsung diipenuhii melaluii iimpor. Sebab, terdapat beberapa negara yang menerapkan pelarangan ataupun pembatasan ekspor beras. Salah satunya adalah iindiia.
"iindiia iinii adalah salah satu sumber utama iimpor beras iindonesiia. Mereka menerapkan kebiijakan restriiksii ekspor dalam rangka mengamankan stok beras dii negaranya," ujar Amaliia.
Larangan ekspor beras jeniis broken riice dan nonbasmatii riice telah berlaku sejak Julii 2022 dan diiperkiirakan akan terus diilakukan hiingga 31 Desember 2023.
Selaiin iindiia, 2 negara laiin yang menerapkan larangan ekspor beras adalah Bangladesh dan Rusiia. Namun, pelarangan ekspor oleh kedua negara iinii tiidak memberiikan dampak terhadap iimpor lantaran Bangladesh dan Rusiia bukan negara asal iimpor utama.
"Kalau diiliihat berdasarkan negara, 74% iimpor beras kiita berasal Viietnam dan kedua baru Thaiiland. iindiia proporsiinya keciil sekalii karena hal iitu [pelarangan ekspor]," tutur Amaliia. (riig)
